Tiga hari setelah pelantikannya sebagai Kasad, Jendral Dudung secara spesiffik meminta anggotanya untuk tidak ragu bertindak manakala ada organisasi yang mengganggu persatuan dan kesatuan negara ini. Tak perlu banyak diskusi, tak perlu terlalu banyak berpikir, tetapi lakukan.
“Segera berkoordinasi dengan kepolisian untuk melakukan tindakan yang tegas. Itu merupakan bagian dari tujuh perintah Harian KSAD,” kata Dudung saat memaparkan rencana kerjanya beberapa saat setelah dilantik menjadi Kasad.
Bukan hanya itu, Dudung bahkan juga ingin meniru langkah Presiden Soeharto dalam menghadapi para perusug negara. Terhadap para pelaku radikalisme dan anti persatuan, konon dia ingin meniru seperti jaman Soeharto.
“Loh koq justru ikut cara pak Harto?”
Bila banyak orang kangen pada rezim Soeharto, itu pasti terkait dengan galak sikapnya pada para pengacau keamanan negara. Soeharto sukses menempatkan dirinya sebagai komandan. Dia adalah sentral kekuasaan. Segala perintah langsung keluar dari mulutnya dan aparat negara bergerak sesuai dengan apa yang keluar dari ucapannya.
Hal baik yang terjadi adalah stabilitas keamanan negara selama 30 tahun. Hal kurang baik yang muncul sebagai ekses, aparat hingga rakyat tiba-tiba terbiasa selalu menunggu perintah. Dan maka, kalimat “menurut petunjuk bapak Presiden” adalah kalimat paling sering kita dengar pada saat itu.
Sebaliknya, ketika banyak orang gregetan dengan pemerintahan Jokowi, seringkali itu terkait dengan kurang tegasnya sikap presiden pada banyak kasus intoleransi di negara ini.
Keberanian kaum radikal di negara kita akhir-akhir ini memang terasa sudah sangat keterlaluan dan cenderung mengarah pada tindakan nekad. Lihat saja cara mereka tampil. Seringkali, mereka merasa bahwa dirinya adalah pemilik sah negara ini. Dan maka, kelompoknya juga sering merasa berada di atas hukum.
Keseharian kita dalam bermasyarakat yang selalu diwarnai dengan banyak kasus intoleransi, dan namun, seringkali negara juga seolah tak berani hadir pada kasus-kasus seperti itu.
“Apakah karena Jokowi tak memiliki sikap setegas Soeharto?”
Apakah itu karena Jokowi yang tidak tegas seperti Soeharto atau justru bahasanya yang tak dapat diterjemahkan oleh aparat di bawahnya, itu layak untuk diuji.
Pengangkatan Mayor Jenderal Dudung Abdurachman dalam promosi jabatan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrad adalah buah prestasinya ketika dia menjabat sebagai Pangdam Jaya.
Apa yang membuat dia dianggap berhasil adalah karena berani mengambil sikap berbeda dibanding banyak rekannya sesama aparat keamanan yang lain. Ketika banyak rekannya sesama aparat keamanan menunggu perintah Presiden secara spesifik, Dudung tidak.
Dudung mengambil opsi menerjemahkan apa yang tak diucapkan Presiden saat itu namun membaca apa yang tersirat pada gimmick Presiden. Dalam gimmick-nya presiden berbicara. Dan itu butuh kapasitas mumpuni sekaligus kepekaan bagi mereka sebagai bawahannya.
Ada risiko besar saat itu bila Dudung salah membaca. Dia bisa langsung tamat dan berhenti hanya pada jabatan Pangdam saja sebagai karir militernya. Dia dianggap melawan arus dan pada budaya birokrasi kita, itu bukan hal baik.
Faktanya, Dudung justru sukses mendapat promosi bintang 3 di saat 2 Kapolda yang berada pada posisi dan situasi yang sama justru dimutasi dan lebih dari 5 Kapolres diganti. Kebiasaan banyak pihak yang terdidik menunggu perintah secara eksplisit atau dibuka dengan sindiran seperti jaman Soeharto bukan tipe yang Jokowi inginkan.
Jokowi menuntut mereka yang bekerja sebagai bawahannya harus mampu menjalankan tupoksinya tanpa selalu harus ada perintah langsung darinya maupun harus dengan sindiran seolah itu adalah bias dari keinginan pribadinya. Itu tentang tupoksi mereka sebagai aparatur negara.
Dan itu bukti bahwa Jokowi tak kalah tegas dibanding Soeharto dengan cara dan bahasa yang berbeda. Dengan cara dan adab kedewasaan.
Bukan hanya jabatan Pangkostrad diraih Dudung, kini dia adalah orang nomor 1 di Angkatan Darat. Dan bintang 4 di pundak itu diraih hanya dalam waktu 6 bulan sejak dia menjabat Pangkostrad.
Dengan Panglima TNI dijabat Jenderal Andi Perkasa yang berasal dari Angkatan Darat di mana itu adalah sebagai kekuatan terbesar sekaligus ujung tombak kekuatan TNI dalam banyak perannya, dan Kasad dijabat oleh Jenderal Dudung Abdurachman yang sangat jelas sikap dan posisinya, adakah para radikal itu masih akan dapat merasa bahwa mereka bisa berbuat sesuka hati, sepertinya tidak.
Dengan hadirnya banyak sosok nasionalis seperti keduanya mengisi tempat-tempat strategis di negara ini, secara perlahan dan pasti, negara ini akan kembali menempati posisi yang seharusnya.
Negara ini akan sedang menuju takdir besarnya menjadi salah satu dari 4 negara terbesar di dunia dalam PDB pada 10 atau 15 tahun nanti. Dan itu hanya dapat diraih bila kita bersatu dalam satu bingkai Pancasila tanpa ada tawar menawar lagi.
Siapa pun ngeyel, gebukan ala Soeharto siap mereka dapatkan. Dan Dudung sebagai Kasad sudah berikrar dengan tegas.
Itu bukan bukan ancaman, itu adalah janji yang akan dia tepati seperti dia pernah menepati janjinya pada Rijik berikut efpeinya.
Siapa pun turut serta dalam usaha persatuan ini, bukan akan berujung menjadi seperti rezim Soeharto yang berakhir dengan kaya raya sendirian dan rakyatnya tetap miskin, syarat negara dengan PDB terbesar di dunia adalah tentang kita makmur bersama.
Dan itu harus tersebar secara merata pada setiap kepala bukan hanya pada elit tertentu. Dan itu akan tetap dimulai meskipun harus dengan sikap tegas ala Soeharto namun berdasar hukum yang berlaku pada mereka yang sengaja ingin mengacaukannya.
Berdemokrasi bebas ala pemerintahan Jokowi dengan stabilitas keamanan seperti jaman Orde Baru adalah dua hal yang memang akan sulit untuk dipertemukan. Itu menuntut peran serta semua pihak.
Bukan hanya rakyat, tapi entitas eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang tidak boleh merasa lebih tinggi antara satu dibanding yang lainnya. Dan itu menuntut hadirnya hukum yang berlaku secara setara pada siapa pun.
Pada ekstrim kanan yang selama ini selalu merasa berada di atas hukum, Kasad baru Jendral Dudung terlihat sedang ingin memulainya. Pencegahan gerakan radikal itu akan terus dilakukan oleh dirinya.
“Oh ya. Saya akan perintahkan seluruh prajurit peka terhadap perkembangan situasi menyangkut ekstrem kiri dan kanan,” katanya. Itu terutama berlaku pada pihak atau kelompok-kelompok yang ingin mencoba melakukan tindakan radikalisme.
“Saya bilang, kalau ada informasi-informasi saya akan berlakukan seperti zaman Pak Seoharto dulu”.
.
.
RAHAYU
.
Karto Bugel