Seringnya muncul permasalahan klasik yang dihadapi para petani menjadi perhatian anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Putu Supadma Rudana (PSR).
Dimana, pada saat musim tanam pupuk hilang dari pasaran, terlebih pupuk bersubsidi. Kalaupun ada petani harus membeli dengan harga yang cukup mahal.
Hal tersebut disampaikan PSR saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke PT. Pupuk Indonesia, di Provinsi Banten, Selasa (26/1).
[penci_related_posts dis_pview=”no” dis_pdate=”no” title=”Suara Tanggap” background=”” border=”” thumbright=”yes” number=”4″ style=”grid” align=”none” withids=”” displayby=”cat” orderby=”rand”]
PSR menjelaskan, roadmap-nya harus dibuat sehingga proyeksi total kebutuhan yang 24 juta ton pupuk di Indonesia ini bisa terpenuhi. Untuk prognosa awal 2021, volume pupuk dari Pupuk Indonesia sebesar 15,47 juta ton dengan total penyaluran 13,49 juta ton (9,04 juta ton subsidi, 4,45 juta ton non-subsidi) sudah membuat petani kesusahan.
“Iya, roadmap nya harus dibuat, juga ke depan sistem pemasaran-nya. Klasik sekali ketika musim tanam pupuk langka, ketika panen harga jeblok. Jadi sistem dan roadmapnya Kemendag juga harus dibuat untuk petani kita. BUMN Holding pupuk ini yang harus menyiapkan sistem yang lebih komprehensif di bawah Kementerian BUMN,” ujar PSR.
PSR mendorong agar pemegang kebijakan duduk bersama, baik Kementan, Kemendag juga KemenBUMN melalui BUMN Holding Pupuk Indonesia agar dapat terpenuhinya pupuk non-subsidi kepada petani.
“Anggaran subsidi pupuk tahun 2021 baru mencapai 25,28 triliun atau setara kurang lebih 9 juta ton pupuk, sehingga Kementerian BUMN perlu mendorong Kementerian Keuangan agar segera memberikan tambahan anggaran subsidi untuk peningkatan pupuk subsidi kepada petani yang saat ini masih kurang atau desifit kurang lebih 10 juta ton pupuk,” tambah PSR.
PSR menambahkan, negara juga masih setengah-setengah dalam memberikan subsidi pupuk kepada para petani dengan jumlah yang terbatas. Untuk itu, ia meminta supaya dibuat mekanisme-nya agar dapat terpenuhi kebutuhan pupuk.
Di samping perhatikan juga kartu tani. Ini sistem baru yang tentu masih perlu ditinjau kembali karena pada akhirnya dapat berpengaruh pada kondisi kelangkaan pupuk. [MT]
