Berawal dari keluhan masyarakat yang susah mencari rumah sakit, khususnya untuk pasien Covid, Komisi D DPRD Surabaya menganggap perlu melakukan koordianasi bersama pihak-pihak terkait.
Sekretaris Komisi D, dr. Akmarawita Kadir menjelaskan bahwa khusus untuk ICU RS rujukan Covid, tingkat ketersediaannya penuh yaitu di atas 80% bahkan dua minggu terakhir ini menembus 100%. “Kalau RS rujukan non Covid masih ada beberapa ICU yang tersedia,” ujarnya usai gelaran rapat koordinasi di ruang komisi, Selasa (03/02/21)
Menurut dr. Akma dengan adanya laporan-laporan dari warga, maka oleh komisi D segera ditindaklanjuti dengan mengundang secara virtual tim Satgas Covid, Polrestabes Surabaya, Diskominfo, Dinas Kesehatan kota Surabaya, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan Persatuan Rumah Sakit Indonesia (PERSI). Harapannya adalah pihak-pihak terkait dapat membuat sebuah aplikasi yang mudah diakses masyarakat sehingga tidak ada kebingungan dalam mencari rumah sakit.
”Tadi sudah mengerucut, rupanya pihak Polrestabes sudah mempunyai aplikasi tersebut. Kemudian juga ada SIRANAP dari pemerintah pusat,” jelasnya. Selanjutnya, dalam minggu ini Komisi D akan meminta Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Satgas Covid agar pada akhir bulan, aplikasi ini bisa diluncurkan dan dinikmati oleh masyarakat.
Legislator Golkar dar Dapil V Surabaya ini melihat, aplikasi yang dimiliki oleh Polrestabes diperkirakan sudah cukup. Dalam aplikasi tersebut sudah memuat data-data rumah sakit rujukan dan ketersediaan rawat inap, termasuk tempat tidur yang tersedia juga ICU.
”Saya rasa diawali dengan data itu, dan dikembangkan kemudian Diskominfo dan Dinkes mengintegrasikan dengan SIRANAP,” katanya. Sebenarnya tidak dibutuhkan aplikasi yang sangat canggih, cukup yang sederhana namun mudah diakses oleh masyarakat.
Di samping itu, aplikasi ini juga bisa dipakai rumah sakit untuk berkoordinasi dengan rumah sakit lain.
”Selama ini, rumah sakit yang akan merujuk, pasiennya yang disuruh untuk mencari rumah sakit. Ini ndak bener, jadi harusnya rumah sakit punya aplikasi agar dia bisa mendeteksi rumah sakit mana yang dijadikan rujukannya,” terangnya.
Sekretaris DPD II Partai Golkar Surabaya ini mencontohkan, saat mau merujuk pasien ke RS dr. Sutomo, rumah sakit tersebut sudah tahu di sana memang ada ketersediaan. ” Jangan sampai merepotkan pasien lagi, kasihan sakit keluarga sudah bingung ditambah bingung lagi. Ini bisa terkelola dengan baik kalau ada aplikasi tersebut.”
”Sebenarnya data yang dipunyai Polrestabes sudah seperti itu, cuma tidak terintegrasi dengan Dinkes dan belum tersosialisasi dengan baik. Masyarakat tahunya di 112 kemudian hotline lawancovid,” lanjutnya.
“Yang penting,” menurut dr. Akma, “masyarakat mudah mengakses entah berbasis web atau mobile, tapi yang paling mudah adalah aplikasi mobile karena masyarakat banyak yang memiliki handphone.”
Aplikasi ini juga harus terintegrasi dengan layanan 112, karena untuk masuk ke 112 sulitnya minta ampun. ” Makanya dalam rapat tadi kita meminta ada pembenahan di layanan 112,” tandasnya. [NC]