SuaraKawan.com
Opini - Politik

CIA Selalu Memanfaatkan Islam Radikal

FAKTA SEJARAH CIA SELALU MEMANFAATKAN ISLAM RADIKAL SEBAGAI THEOLOGIC HAMAGEDON UNTUK MENGKHIANATI KEDAULATAN RAKYAT INDONESIA

Seperti sudah saya jelaskan di tulisan saya sebelumnya, Theologic Hamagedon adalah usaha untuk menjatuhkan suatu negara, mengubah budaya dan mengadu domba rakyat dengan isu agama sehingga rakyat menjadi kuda perang yang dapat dimanfaatkan para ulama yang diciptakan dan dikendalikan elit politik yang menjadi proxy asing atau kekuatan yang bisa memberikan dukungan baik pengakuan internasional maupun bantuan finansial dan senjata.

Perlu dijelaskan, di awal bahwa CIA merupakan sebuah kekuatan yang lebih tinggi dari pemerintah Amerika Serikat, mereka bisa melaksanakan penguasaan negara dunia ketiga dengan dibiayai para konglomerat yang menguasai dunia , seperti dinasti Rockefeller dan Dick Cheney yang menguasai perusahaan-perusahaan raksasa sumber pertambangan di seluruh dunia , bahkan terkadang Presiden Amerika Serikat sendiri harus tunduk kepada CIA.

Kenapa Amerika Serikat selalu mencampuri urusan dalam negri negara lain dengan memanfaatkan Islam radikal?

Adalah jawaban yang sangat mudah apapun slogan politiknya bagi Amerika Serikat yang penting adalah Fasisme di mana pemimpinnya bisa dikendalikan oleh CIA maupun Pentagon. Seperti di negara Arab, Islam dipecah belah dan dicitrakan sebagai agama yang penuh kekerasan dan terus merongrong pemerintahan yang sah dengan bantuan dana dan senjata dari Amerika Serikat.

Hegonisme menggunakan agama terkuak pada saat pemerintahan Trump yang di dalam negerinya sendiri menggaungkan anti Islam ternyata hanya untuk menjatuhkan lawan politiknya lalu cuci tangan . Terhadap rekayasa Amerika Serikat di Negara-negara timur Tengah dan Turki dengan membebankan kesalahan pada negara lain Itu adalah ciri khas politik Amerika Serikat. Persis seperti operasi jaring dan tangkap, dijaring ketika dibutuhkan dan dibuang ketika tak diperlukan dan ditimbulkan ketergantungan pada Amerika Serikat.

Walaupun aroma Amerika dan CIA sudah terasa di Indonesia dengan banyak munculnya gerakan fasis yang mengatas namakan agama.
Seperti pendirian Partai Masyumi oleh beberapa aktivis KAMI.

Mungkin di sini kembali saya harus menjelaskan dalam skema berdasarkan fakta obyektif :

Gerakan kiri adalah gerakan sosialis yang pada saat era revolusi Kemerdekaan merupakan gerakan yang berusaha memperjuangkan kedaulatan rakyat Indonesia. Pada masa itu, bukan PKI saja yang bisa diklasifikasikan kepada golongan kiri, tapi ada  beberapa partai di antaranya PSI (Partai Sosialis Indonesia) , PBI (Partai Buruh Indonesia), Partai Murba, Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia) , FDR (Front Demokrasi Rakyat) dan SOBSI (Induk Serikat Buruh Indonesia.

Pada prinsipnya golongan kiri adalah perjuangan kaum ploretarian yang mengedepankan hak individu dan kedaulatan rakyat, tapi pada masa pemerintahan Orde Baru pengertian itu disalahartikan dengan menyamaratakan semua golongan kiri dianggap komunis.

Hasil Pemilu pada tahun 1955 tidak memuaskan Amerika Serikat Karena empat besar dalam Pemilu ini adalah Partai Nasional Indonesia mendapatkan 57 kursi DPR dan 119 kursi Konstituante (22,3 persen), Masyumi 57 kursi DPR dan 112 kursi Konstituante (20,9 persen), Nahdlatul Ulama 45 kursi DPR dan 91 kursi Konstituante (18,4 persen), dan Partai Komunis Indonesia 39 kursi DPR dan 80 kursi Konstituante (16,4 persen).

PNI dan NU dianggap pemerintah Amerika Serikat saat Itu sebagai satu kesatuan yang menetapkan Pancasila sebagai Dasar Negara, sedangkan Masyumi adalah Partai yang lebih cenderung mendukung Piagam Jakarta yang dianggap lebih fasisme islamisme dan mudah diharapkan diajak kerja sama melawan pemerintahan Sukarno, sedangkan PKI adalah partai yang harus dimusnahkan dalam rangka mengalahkan Uni Soviet di era Perang dingin sesuai Truman Policy.

Setelah kudeta Ceko pada 1948, Presiden Amerika Harry S. Truman memberi wewenang CIA untuk melakukan operasi politik rahasia, termasuk sabotase, subversi, dan dusta bila perlu. Operasi rahasia pertama CIA adalah dukungan keuangan dan praktis kepada kelompok Kristen Demokrat Italia yang menghadapi Partai Komunis Italia yang kuat dan juga membantu gerakan Islam di Pakistan dan Indonesia

Perolehan suara kelompok militan pendukung pemerintah dan PKI yang cukup besar itu membuat Amerika Serikat (AS) geram. Sebab, mereka telah mengucurkan dana besar senilai USD1 juta kepada Masyumi untuk menjegal suara pendukung pemerintah dan PKI dalam Pemilu 1955.

Apalagi kemajuan PKI semakin berbahaya bagi AS setelah partai berlambang palu arit itu berhasil melipat gandakan anggotanya dari tahun 1954 yang hanya 200.000 menjadi 1,5 juta lebih anggota hingga tahun 1959.

Melihat kemajuan PKI dan Partai pendukung Sukarno yang sangat pesat, Wakil Presiden Amerika Serikat Richard Nixon sempat putus asa dan setuju dengan pernyataan Presiden Soekarno yang menolak demokrasi liberal di Indonesia.

“Keyakinan Soekarno barang kali betul bahwa pemerintahan demokrasi bukanlah jenis pemerintahan yang paling baik bagi Indonesia,” kata Nixon, seperti dikutip dalam buku Bradley R Simpson, pada halaman 44.

Namun begitu, bukan AS namanya jika mudah menyerah. Saat kekuatan PKI semakin besar dan tidak ada partai politik lain yang bisa diandalkan untuk menjegal PKI, mereka pun memanfaatkan kekuatan tentara.

Hubungan AS dengan tentara di Indonesia sudah terjalin cukup lama, sejak tahun 1948 ketika meletusnya Peristiwa Madiun. Dalam peristiwa itu, ratusan ribu orang-orang PKI tewas dibunuh dengan kejam.

Di antara korban tewas itu adalah tokoh komunis 1945-1950 Muso dan mantan Perdana Menteri Indonesia kedua Amir Syarifuddin Harahap., kemudian Tan Malaka pendiri Partai Murba yang justru dianggap tokoh yang menjadi musuh PKI tetapi termasuk golongan kiri. Ketiganya tewas ditembak mati tentara tanpa proses pengadilan.

Hubungan kerja sama AS dengan tentara secara resmi dilakukan sejak tahun 1950, dimulai dengan memberikan pelatihan militer kepada sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat (AD) di sekolah kedinasan AS.

Sasaran latihan militer itu adalah menanamkan pengaruh yang lebih luas di kalangan tentara tentang bahaya PKI. Di antara perwira yang mengikuti pendidikan di AS adalah Jenderal A Yani dan AH Nasution.

Jenderal Yani mengikuti pendidikan kedinasan di General Command and Staff College dari 1955-1966 tentang perang modern dan kesetiaan terhadap AS. Doktrin dari AS itu kemudian diterapkan di akademi militer.

Sedangkan Jenderal Nasution mengikuti pendidikan di West Point Amerika Serikat tentang strategi perang dan komando teritorial. Doktrin AS itu juga diterapkan dengan mulus di akademi militer Indonesia.

Program pendidikan AS ternyata berhasil dengan mutlak. Para tentara menelan mentah-mentah doktrin itu. Dalam tahun 1956, seluruh garis komando dalam AD diisi oleh lulusan-lulusan sekolah militer AS.

Duta Besar Amerika Serikat Hugh Camming mengatakan, sekolah-sekolah militer AS telah menghasilkan lulusan sebanyak 2.800 tentara AD selama satu dasawarsa dan tersebar di semua sektor penting.

Saat PKI mulai menunjukkan pengaruhnya kepada Presiden Soekarno, tentara-tentara lulusan AS dan antikomunis inilah yang diterjunkan untuk menjegal langkah politik PKI yang sangat membahayakan AS.

Menteri Pertahanan Amerika Serikat Dulles dan saudaranya Direktur CIA Allan Dulles merasa yakin bahwa kekuasaan pemerintah dan militer di Indonesia sedang melemah seiring dengan makin menguatnya PKI.

Pada tahun 1957, sejumlah letnan pembelot, elite politik lokal, dan kelompok agama yang diwakili Partai Masyumi melakukan pertemuan dan membentuk dewan-dewan revolusioner di daerah-daerah.

Sementara para perwira tinggi AD lulusan terbaik sekolah militer AS dibiarkan tetap berada di Jakarta untuk tujuan jangka panjang. Mereka tetap dibiarkan berada di samping Presiden Soekarno.

Para pemberontak itu kemudian membentuk Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang mendapat dukungan penuh AS, bulan Februari 1958. Keterlibatan AS membuat Soekarno sangat marah.

Sebagai balasan, dia memberlakukan hukum darurat perang. Dengan sokongan kekuatan militer pro Soekarno di Jawa, sistem demokrasi parlementer dibubarkan, diganti dengan sistem demokrasi terpimpin.

Negara-negara Barat yang diwakili AS mengecap demokrasi terpimpin Soekarno sebagai bentuk pemerintahan otoriter. Namun, rakyat Indonesia menganggapnya sebagai perlawanan terhadap pihak asing.

Sikap Soekarno yang tidak mau tunduk terhadap AS, menempatkannya sebagai musuh nomor satu yang harus disingkirkan. Dana segar jutaan dolar pun dikucurkan untuk mendukung PRRI.

Di daerah-daerah yang menjadi pusat PRRI, pihak AS memberikan bantuan senjata modern untuk melawan pasukan Soekarno yang dipimpin Jenderal Nasution dan kekuatan militernya dari Jawa.

Keterlibatan AS dalam PRRI semakin terang-terangan, saat Pemerintah Eisenhower memberikan perlindungan udara kepada pemberontak dan menempatkan kapal perangnya di Sumatera.

Pemerintah AS juga memberikan latihan perang tambahan kepada para kolonel pemberontak untuk menghadapi gempuran pasukan Soekarno. Latihan militer dilakukan di Pangkalan Militer Inggris di Singapura.

Dukungan terang-terangan AS itu terbongkar setelah pilot CIA Allan Pope ditembak jatuh pasukan militer Soekarno. Terbongkarnya kedok AS ini memberikan tamparan keras terhadap Pemerintah AS.

Setelah kekalahannya yang pertama di tahun 1955 dan terbongkarnya keterlibatan penuh AS dalam pemberontakan PRRI, Pemerintahan AS tetap saja berlagak suci dengan mengatakan mereka tidak terlibat.

Hubungan AS dengan Indonesia dan negara-negara Barat pun semakin buruk. Sebaliknya, Indonesia semakin memantapkan langkahnya bekerja sama dengan negara-negara sosialis musuh utama pihak Barat.

Uni Soviet yang sedari awal mendukung demokrasi terpimpin Presiden Soekarno dan penumpasan pemberontakan PRRI, memberikan bantuan militer dan ekonomi yang sangat besar mencapai USD750 juta.

Sejak 1956-1962, Pemerintah Moskow telah memperkuat pasukan militer Soekarno dengan bantuan ratusan tank, kendaraan antipeluru, perlengkapan artileri dan peluru kendali, 170 jet dan pesawat pengebom.

Duta Besar Amerika Serikat Howard Jones mengatakan, bantuan AS dan Uni Soviet telah mengakibatkan perang saudara di Indonesia antara faksi komunis dan antikomunis di dalam kesatuan tentara.

Kekalahan AS dan dukungan Soviet yang sangat besar mengukuhkan pengaruh komunis dan kepercayaan Presiden Soekarno terhadap PKI di Indonesia. Agitasi dan propaganda antikomunis pihak AS pun gagal.

British Commissioner Generals Office di Singapura mengakui pengaruh PKI yang sangat besar saat itu. Mereka menilai, andai pemilu diadakan tahun itu, maka PKI akan menang mutlak dalam perolehan suara.

Kekalahan besar AS dalam menanamkan pengaruhnya di Indonesia selama periode 1950-1958 ini merupakan awal dari perjuangan Negara-negara Barat untuk menghancurkan PKI dan Presiden Soekarno.

Seperti diungkapkan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Neil McElroy, perjuangan jangka panjang AS setelah itu adalah mendukung Jenderal Nasution dan militer untuk menghadapi Soekarno dan PKI. Hal ini terbukti dengan kudeta merangkak yang dilakukan Suharto pada periode Tahun 1965-1967 yang menjadikan Indonesia sebagai negara militer fasis dan kaki tangan setia Amerika Serikat selama 32 tahun.

Di sini pun Soeharto membebaskan para tokoh radikalisme Islam dengan operasi yang dinamakan tangkap dan jaring yang salah satu panglima DI/TII Danu Mohamad Hasan direkrut Ali Moertopo menjadi pemimpin untuk bekas anak buahnya yang seluruhnya dibebaskan pemerintah Orde Baru dan dipersenjatai untuk menumpas anggota PKI yang rata rata rakyat sipil biasa tanpa senjata dan menjadi mitra Pemerintah dengan memasukan mereka menjadi anggota Golkar dan Badan Intelejen Negara yang beberapa tahun kemudian Ali Moertopo menyekolahkan putra Danu Mohamad Hasan , yaitu Hilmi Aminuddin ke Timur Tengah yang kemudian bersama anggota BAKIN lainnya Soeripto mendirikan Partai Keadilan yang berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin, PK kemudian berubah nama menjadi PKS atau Partai Keadilan Sejahtera.

Bisa dibayangkan sampai hari ini kita masih melihat di Parlemen beberapa tokoh yang menjadi penerus generasi Orde Baru yang juga proxy CIA yang masih berusaha mengembalikan fasisme dengan slogan khilafah islamiyah.

Zaman sudah berubah Indonesia sudah menjadi negara demokrasi di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi semua rakyat punya kebebasan berpikir hanya memang kita semua harus cerdas , jangan mudah dikelabui oleh isyu agama karena dalam ideologi Pancasila sebagai negara kita Indonesia adalah milik seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi apapun.

Semoga Indonesia lebih damai dan masyarakat Indonesia bisa melawan setiap bentuk Fasisme yang ada di tanah air Karena Fasisme mengkhianati kedaulatan rakyat dan hanya akan menguntungkan segelintir orang dan mengakibatkan otoritatianisme dimana kekuasaan dan kekayaan Negara hanya menjadi bancakan segolongan orang.

Salam.Kedaulayan Rakyat

Tito Gatsu.

Related posts

Berdaulat dari Pengusaha Rente

Redaksi Surabaya

Tegak Bersama Jenderal Dudung

Redaksi Surabaya

Mikir Negatif Memang Selalu Merusak

Redaksi Surabaya