Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membantah dirinya ikut merestui penggulingan Partai Demokrat. Sebelumnya, Partai Demokrat menuding Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldokosebagai orang dekat Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin mengkudeta alias melengserkan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Moeldoko disebut ingin mengambil alih kepemimpinan AHY di Demokrat demi kepentingan pencapresan 2024.
“Ada isu aneh, dikabarkan beberapa menteri, termasuk Menkopolhukam Mahfud MD, merestui Ka. KSP Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat dari AHY melalui KLB. Wah, mengagetkan, yakinlah saya tak pernah berbicara itu dengan Pak Moeldoko maupun dengan orang lain. Terpikir saja tidak, apalagi merestui,”tulis akun @mohmahfudmd, Selasa (2/2/2021).
Menurut Mahfud, Demokrat merupakan partai yang besar. Oleh karena itu dia meyakini seluruh kadernya akan solid di bawah kepemimpinan AHY.
“Di era demokrasi yang sangat terbuka dan dikontrol oleh masyarakat seperti sekarang ini, sulit dipercaya kepemimpinan partai, apalagi partai besar seperti Partai Demokrat bisa dikudeta seperti itu. Jabatan menko tentu tak bisa digunakan dan pasti tidak laku untuk memberi restu. Yang penting internal Demokrat sendiri solid,” tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyonomenyebut, berdasarkan kesaksian sejumlah pihak, ada upaya dari pejabat di lingkar kekuasaan Jokowi yang hendak merebut Partai Demokrat.
“Kami memandang perlu dan penting untuk memberikan penjelasan tentang duduk perkara yang sebenarnya yaitu, tentang adanya gerakan politik yang mengarah kepada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam eksistensi dan kedaulatan Partai Demokrat,” kata AHY di Taman Politik Wisma Proklamasi DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (1/2/2021). [MT]