SuaraKawan.com
Hukrim

Ekspose Restorative Justice 6 Perkara di Setujui Oleh Jampidum

Dalam rangka melaksanakan penegakan hukum yang berorientasi pada konsep atau pendekatan Keadilan Restoratif,  Kajati Jatim, Dr. Mia Amiati, SH, MH, CMA, CSSL   pada hari Kamis tanggal 4 Juli    2024, didampingi    Wakajati, Aspidum, Koordinator     dan    Kasi   pada Bidang Pidum  Kejati Jatim bersama-sama dengan  Kajari Surabaya, Kajari Banyuwangi, Kajari Kota Malang, Kajari Kabupaten Madium dann Kajari Nganjuk,   telah melaksanakan expose di hadapan  Bapak Jam Pidum melalui Direktur Orharda dan Direktur Kamneg Tibum & TPUL dengan menggunakan sarana virtual   dengan mengajukan 6  (enam)  perkara   yang dimohonkan Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, yaitu :
5 (Lima) Perkara ORHARDA yang terdiri dari :
• 3 (tiga) perkara penganiayaan (yang memenuhi ketentuan pasal 351 Ayat (1) KUHP), yang diajukan oleh  Kejari Surabaya,   Kejari Banyuwangi  dan   Kejari Kota Malang (masing-masing 1 perkara)
• 1 (satu) perkara penadahan (yang memenuhi ketentuan pasal 480 Ayat (1) KUHP), yang diajukan oleh  Kejari Surabaya
• 1 (satu) perkara  Laka Lantas (yang memenuhi ketentuan Pasal 310 ayat (3) UURI No. 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan)  diajukan oleh  Kejari   Kabupaten Madiun

1 (satu) perkara  TPUL yaitu :
Perkara tindak pidana Pertama  memenuhi ketentuan Pasal 170 Ayat (1) KUHP atau Kedua  memenuhi ketentuan  Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang diajukan oleh  Kejaksaan Negeri Nganjuk.

Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi bukti bahwa negara melalui penegak hukumnya hadir memberikan humanisme dalam penegakan hukum dalam rangka menciptakan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat.

Melalui kebijakan restorative justice, diharapkan tidak ada lagi masyarakat bawah yang tercederai oleh rasa ketidakadilan  Meskipun demikian, perlu juga untuk digarisbawahi bahwa keadilan restoratif bukan berarti memberikan ruang pengampunan bagi pelaku pidana untuk mengulangi kesalahan serupa.

Untuk itu,   permohonan pengajuan  Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut: Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun penjara;  Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka dan hak korban terlah dipulihkan kembali serta masyarakat merespons positif.

Related posts

Kejati Jatim Ikuti Bimtek dan Manajemen Kejaksaan Corporate University Tahun 2024 Dengan Tema Perubahan Inovatif Dalam Upaya Peningkatan Kinerja

Redaksi Surabaya

Kajati Jatim menerima kunjungan kerja Bapak Mahmuda, Direktur Utama PT. Sinergi Gula Nusantara beserta jajaran

Redaksi Surabaya

Kejati Jatim Berhasil Eksekusi Ronald Tannur, Langsung Ditahan di Medaeng

Redaksi Surabaya