SIDOARJOterkini – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo mendukung langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo yang mengarahkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) untuk memasarkan produknya dalam platform Katalog elektronik (e-Katalog), hal tersebut merupakan upaya Pemkab dalam pemberdayaan UMKM serta untuk peningkatan perekonomian.
Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo H. Sullamul Hadi Nurmawan S.Th.I menyampaikan, penggunaan platform Katalog elektronik (e-Katalog) bagi pelaku UMKM dalam memasarkan produknya harus segera dilakukan, dan pemerintah harus melakukan support terkait e-katalog, termasuk lebih memasifkan sosialisasi dan penyuluhan tentang platform e-Katalog itu.
“Penggunaan e-katalog bagi UMKM sudah waktunya dan jangan ditunda lagi, karena kalau ingin UMKM naik kelas harus terus melakukan inovasi terkait produk dan teknologi,”ungkap Sullamul Hadi Nurmawan, Rabu 12 Juni 2024.
Disampaikan Sullamul Hadi Nurmawan, perdagangan melalui online mengalami peningkatan pesat dan hampir di semua usaha banyak yang memasarkan produknya melalui online. Dari data nasional menyebut, terjadi peningkatan e-commerce yang sangat luar biasa. Peningkatannya mencapai hingga 200 persen setiap tahunnya.
“Pencarian produk melalui online juga berada di urutan tertinggi ketiga, dengan demikian sudah tidak ada alasan lagi bagi pelaku UMKM untuk memanfaatkan e-Katalog dalam memasarkan produknya untuk pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah,”sebutnya.
Untuk itulah lanjut Sullamul Hadi Nurmawan, platform e-Katalog merupakan peluang yang bagus bagi para pelaku UMKM Sidoarjo untuk bisa menjadi mitra pemerintah dalam menyediakan produk dalam pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pemerintah.
“Ini tuntutan jaman, kalau ingin berkembang dalam pemasaran produk harus mengikuti teknologi, tentunya harus diikuti dengan regulasi dan kualitas barang sesuai yang dipasarkan pada e-Katalog,”ujarnya.
Hal senada disampaikan Anggota Komisi B Sutiyowati, S.Sos yang menyebut, penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang dan jasa pemerintah yang memungkinkan bagi pelaku UMKM untuk lebih berkembang dengan memanfaatkan e-Katalog.
“Melalui e-katalog, pemerintah bisa melakukan pemesanan produk dari para pelaku UMKM yang telah memajang produknya,”ucapnya.
Dikatakan Sutiyowati, pemanfaatan e-katalog bagi pelaku UMKM juga merupakan langkah optimalisasi penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah pada pengadaan barang/jasa pemerintah.
“Ada kemudahan bagi pelaku UMKM dalam memasarkan produk barang/jasa yang dibutuhkan pemerintah, dan sebaliknya juga memudahkan bagi pemerintah yang setiap saat dapat mengakses barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan penyerapan anggaran,”tuturnya.
Sementara itu Pemkab Sidoarjo melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro terus berupaya melakukan pengembangan UMKM berbasis ekonomi kreatif untuk mendongkrak pembangunan ekonomi termasuk mengarahkan para pelaku UMKM untuk memanfaatkan e-Katalog dalam memasarkan produknya agar bisa bermitra dengan pemerintah dan memenuhi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan oleh pemerintah.
Plt.Bupati Sidoarjo H. Subandi menyampaikan Kemitraan usaha memang sangat penting bagi pelaku usaha yang sedang atau mengembangkan usahanya. Dan pemerintah daerah akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Karena itu, berbagai usaha dan kegiatan terus dilakukan supaya roda ekonomi berjalan dengan baik dan hal tersebut harus dikuti dengan dukungan pemerintah.
“Apalagi pemerintah pusat telah menginstruksikan agar pelaku UMKM mendaftarkan produknya ke e-katalog, sehingga produknya bisa digunakan oleh pemerintah dan yang lebih prinsip akan terjadi kemitraan usaha antara pemerintah dengan pelaku UMKM,”ujar Subandi.
Dijelaskan Subandi, Keberadaan e-Katalog sangat membantu para pelaku UMKM dalam memasarkan produk yang dihasilkan. e-Katalog lebih transparan dalam penggunaan anggaran baik APBD maupun APBN. Sehingga hal itu dapat meminimalisir tingkat kecurangan yang terjadi di lingkungan Pemerintah.
“Selain transparan, pengoperasian e-katalog lebih mudah dan syaratnya pun hanya NIB (Nomor Induk Berusaha) serta NPWP dan mempunyai akun untuk login,”jelasnya.
Plt Bupati menyebut, pemerintah daerah akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Karena itu, berbagai usaha dan kegiatan terus dilakukan supaya roda ekonomi berjalan dengan baik.
Dengan menjalin kemitraan yang baik, akan memberikan dampak pada keuntungan antar kedua belah pihak baik dari segi potensi usaha mikro maupun pemasaran. Hal itu agar pelaku usaha mikro di Sidoarjo bisa terus mengembangkan usaha dan memaksimalkan potensi. Promosi terkait produk yang dipasarkan melalui e-Katalog akan mampu memperluas pasar usaha.
”Karena Pemkab Sidoarjo yakin usaha mikro lokal mempunyai kualitas dan potensi besar yang sudah teruji dengan berbagai kondisi,” ungkap Subandi.
Diungkapkan Subandi, dirinya sangat ingin UMKM di Sidoarjo bisa eksis dan memanfaatkan e-Katalog dalam memasarkan produknya. Apabila produk-produk mereka dikenal, tentu saja, itu akan berdampak pada peningkatan yang signifikan bagi perekonomian.
“Setiap peningkatan UMKM akan diikuti penyerapan tenaga kerja. Pasti perekomian daerah maupun nasional meningkat,” terangnya.
Anggota Komisi B H. Deny Haryanto, Dipl-Ing mengungkapkan, pemanfaatan platform e-katalog bagi pelaku UMKM merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilalui apabila ingin bermitra dengan pemerintah dan mendapatkan konsumen dari birokrasi.
“Di era globalisasi semua pihak harus pandai melihat peluang usaha termasuk memanfaatkan e-Katalog bagi para pelaku UMKM dalam menawarkan produknya kepada pemerintah,”ucap Deny.
Saat ini lanjut Deny, minat pelaku UMKM Sidoarjo terhadap e-katalog dalam memasarkan produknya masih sangat rendah, hal tersebut dikarenakan, para pelaku UMKM Sidoarjo merasa nyaman dengan kondisinya saat ini tanpa ingin melakukan pengembangan.
“Selain itu literasi dan sosialisasi terkait e-katalog selama ini masih kurang, dan langkah yang dilakukan pemerintah dengan lebih memasifkan sosialisasi serta penyuluhan terkait e-katalog ini perlu mendapatkan dukungan semua pihak,”ucap politisi PKS ini.
Dikatakan Deny, sosialisasi dan penyuluhan serta pendampingan tentang e-Katalog kepada para pelaku UMKM harus sesering mungkin dilakukan oleh pemerintah.
“Pemanfaatan e-katalog bagi pelaku UMKM harus dimulai dari sekarang, dan ini juga merupakan upaya untuk menaikkan kelas usaha UMKM mereka sendiri,”tegasnya.
Ketua Komisi B H.Bambang Pujianto, S.Sos., M.Si mengatakan, pemanfaatan e-katalog bagi pelaku usaha untuk mewujudkan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di lingkungan pemerintah daerah sekaligus membuka lebar peluang usaha bagi UMKM untuk menjadi mitra pemerintah.
“Ini bisa dijadikan strategi oleh pemerintah dalam pemberdayaan UMKM dengan menjadikan para pelaku usaha sebagai mitra dalam pengadaan barang dan jasa juga untuk menaikkan kelas usaha dan bisa meningkatkan penggunaan produk dalam negeri,”ucap Bambang.
Menurut data, jumlah UMKM di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 176.000, dan yang sudah memasarkan produknya dengan memanfaatkan e-Katalog hanya sekitar 1700 UMKM.
“Meski jumlah UMKM di Kabupaten Sidoarjo namun jumlah UMKM Sidoarjo yang sudah memanfaatkan e-Katalog masih sangat kecil yakni masih 1 persen,”tegasnya.
Dikatakannya, jika sudah masuk e-katalog nanti akan memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk memperluas promosi produknya. Hal ini yang mendorong pelaku usaha untuk masuk sebagai penyedia di e-katalog.
“Saya berharap setelah masuk dalam e-katalog juga dapat menjadikan pelaku UMKM naik kelas sehingga adanya peningkatan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo,” tuturnya.
Dengan memanfaatkan e-Katalog, kompetensi pelaku UMKM akan meningkat salah satunya dengan stimulus peningkatan kualitas mutu produk termasuk perbaikan kemasan produk sehingga sebagai penyedia akan mampu menarik minat para pengguna barang dan jasa.
“Jika sudah masuk e-katalog yang perlu dipertahankan adalah kualitas produk tersebut agar banyak peminat,” ucapnya.(cles)