SIDOARJOterkini l Pasuruan – Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jatim, Herdaus hadir untuk membuka Kegiatan Rapat Koordinasi Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Luar Negeri (PPLN) Kabupaten Sidoarjo. Acara tersebut diselenggarakan oleh Rumah Detensi Imigrasi Surabaya di Hotel Inna Tretes, Pasuruan hari ini (20/10).
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh berbagai pihak, antara lain: Kepala Divisi Keimigrasian, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Sidoarjo, Kepala Satuan Intelijen Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, Kepala Satuan Intelijen Kepolisian Resort Sidoarjo, Koordinator Wilayah Badan Intelijen Negara (BIN) Sidoarjo, Kepala Bagian Intelijen Korem 084/Bhaskara Jaya, Pasi Intelijen Kodim 0816 Sidoarjo, Dan Tim Satgas Dewata BAIS Jawa Timur, Kepala Kepolisian Resort Taman, Kepala Kepolisian Resort Gedangan, Danramil Taman, Danramil Gedangan, Manajemen Puspa Agro, Manajemen Green Bamboo.
Rapat dimulai dengan laporan Ketua Panitia, Kepala Rumah Detensi Imigrasi Surabaya, Sahroni. Karudenim menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya rutin untuk menangani berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pengungsi di Jawa Timur.
“Saat ini, terdapat sekitar 309 pengungsi luar negeri di Community House (CH) Puspa Agro dan 75 pengungsi di CH Green Bamboo, sementara sekitar 30 orang pengungsi lainnya tinggal di berbagai kota dan kabupaten di Jawa Timur,” ujar Sahroni.
Kepala Bakesbangpol Sidoarjo, Fredik Suharto, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas PPLN, menyoroti pentingnya kesatuan tim dalam menghadapi permasalahan yang muncul akibat kehadiran pengungsi. Dia juga mengingatkan bahwa pengungsi adalah obyek perhatian internasional.
“Sehingga langkah-langkah yang diambil akan menjadi sorotan dunia. Dalam rangka mempertahankan kesolidan dan kekompakan satgas, ia berharap kegiatan semacam ini dapat dijadwalkan secara berkala ke depannya,” harap Fredik.
Dalam sambutannya, Herdaus yang mewakili Kakanwil Kemenkumham Jatim Heni Yuwono menegaskan bahwa penanganan pengungsi adalah pekerjaan yang tidak pernah selesai. Selama masih ada pengungsi di Jawa Timur.
“Tolak ukur keberhasilan Satgas PPLN adalah jika mereka mampu mengantarkan seluruh pengungsi luar negeri yang ada di Jawa Timur menuju negara tujuan mereka dengan layak,” ujarnya.
Selanjutnya, ia merekomendasikan agar semua anggota satgas membawa masalah ini kepada pimpinan tertinggi di Jawa Timur, yaitu Gubernur. Agar permasalahan pengungsi tidak hanya menjadi tanggung jawab satgas.
“Tetapi juga mendapat keputusan lebih lanjut dalam penanganannya,” terangnya.