SIDOARJOterkini — Untuk antisipasi kerawanan Pilkada 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sidoarjo meluncurkan pemetaan kerawanan Pilkada 2024 di Favehotel, Senin (19/8/2024). Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur A Warits beserta jajaran Forkopimda Sidoarjo.
Pada kesempatan tersebut Ketua Bawaslu Sidoarjo Agung Nugraha menyampaikan, pihaknya telah melakukan pemetaan kerawanan Pilkada dari penyusunan indeks berdasarkan empat dimensi. Yaitu konteks sosial politik, penyelenggaraan pemilihan, kontestasi dan partisipasi Pemilu 2024.
“Harapan kami, setiap potensi kerawanan dapat diantisipasi, diminimalisir dan dicegah sedini mungkin,” katanya.
Dijelaskan Agung, dari 61 indikator kerawanan yang menjadi acuan Bawaslu RI. Bawaslu Sidoarjo memfokuskan di 15 IKP. Apa saja? salah satunya potensi bencana non alam yang dapat menganggu tahapan Pilkada.
Kemudian, adanya penyelenggara pemilu yang menunjukan sikap keberpihakan dalam tahapan kampanye dan adanya ketidakprofesionalan penyelenggara pemilu yang merugikan kampanye paslon.
“Isu terkait Netralitas ASN/TNI Polri serta penyelenggara negara juga menjadi satu hal yang sangat rawan dalam Pilkada besok,” ungkapnya.
Selain itu, sinkronisasi data pemilih juga masuk dalam indikator kerawanan Pilkada. Misalnya, pemilih di Lapas Medaeng dan Lapas Porong. Karena penghuni di sana tidak semua memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Karena dalam Pilkada 2024 ini ada pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Jatim dan Bupati- Wakil Bupati Sidoarjo. Jika ada yang ber-KTP luar Sidoarjo tapi masih dalam wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Timur masih bisa melakukan hak pilih.
“Makanya ini yang harus dipastikan, karena kalau tidak bisa berpotensi pemilihan ulang,” pungkasnya (cles)