SuaraKawan.com
Headline Nasional

Kejati Jatim dan PT PLN NP Sinergi Wujudkan Pembangunan PLTS di IKN

Balikpapan, suarakawan.com – Kajati Jatim Dr. Mia Amiati, SH, MH dengan didampingi oleh Asdatun I Putu Gede Astawa, SH, MH dan Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada Kejati Jatim menghadiri acara Konsinyering Pendampingan Hukum sehubungan dengan penugasan PT PLN Nusantara Power (PT PLN NP) untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 50 KV di IKN, di Ruang Rapat Ultimate I Hotel Four Point Balikpapan, Rabu (6/9/2023).

Vice President Regulation, Litigation and Permission PT PLN NP, Ibu Riesa Susanti, SH, MH membuka dengan resmi acara konsinyering dan dilanjutkan dengan pemaparan Progres Perkembangan Pembangunan PLTS 50 KV di IKN serta beberapa hal yang menjadi isu strategis dalam Pengembangan PLTS IKN 50 KV, antara lain :
1) Relaksasi TKDN;
2) Akses Jalur Konstruksi ;
3) Proses Pemilihan Strategic Partner.

Atas permasalahan tersebut, Kajati Jatim menyampaikan pendapat bahwa :
1) Berkaitan dengan masalah TKDN, dengan diterbitkannya Permen Perindustrian Nomor 23 Tahun 2023 khususnya pasal 15A memberikan pengecualian terhadap TKDN modul surya untuk proyek PLTS dengan kapasitas 50 MW yang mendapat penugasan membangun infrastruktur ketenagalistrikan untuk KIPP IKN;
2) Untuk masalah akses jalur konstruksi, apabila belum ada akses jalan menuju okasi pembangunan PLTS tersebut atau jalan akses tidak memadai, maka hal tersebut dapat menjadi hambatan pelaksanaan pembangunan PLTS, untuk itu PT PLN NP harus memastikan siapa pihak yang memiliki kewajiban untuk pembangunan jalan akses tersebut;
3) Berkaitan dengan Proses Pemilihan Strategic Partner, PT PLN NP harus mengadopsi dan mempedomani ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per – 08/MBU/ 12/2019, Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0018P/DIR/2023 dan Surat Edaran Menteri Bumn Nomor SE-13/MBU/10/2021.

Kegiatan Pendampingan Hukum ini merupakan bentuk sinergitas antara Kejati Jatim dengan PT PLN NP yang merupakan tindak lanjut dari Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Kejati Jatim dengan PT PLN NP di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. (dul)

Related posts

Kejati Jatim Tetapkan 4 Orang DPO

Redaksi Mojokerto

3 Perkara Narkotika Dihentikan Tuntutannya Oleh Jampidum Berdasarkan Keadilan Restorative Justice

Redaksi Surabaya

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Malpraktik Medis Wajib Dilakukan

redaksi