Ujung-ujungnya Duit Jadi Penyebab Utama Mandegnya Program Pengiriman Buku Gratis

Jakarta (Suarakawan.com) – Program pengiriman buku gratis bagi peningkatan daya baca masyarakat Indonesia ternyata tak mendapat dukungan penuh dari pemerintah. PT Pos Indonesia dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebagai ujung tombak program ini saling lempar tanggung jawab terkait keberlangsungan program. Usut punya usut, ternyata ujung-ujungnya soal duit.

Mendikbud, Muhadjir Effendy mengaku akan duduk bersama PT Pos Indonesia untuk membicarakan program pengiriman buku gratis yang kini terhenti.

“Kemendikbud akan duduk bersama dengan PT pos untuk mencari jalan keluar,” kata Muhadjir, Rabu (14/11/2018).

Program pengiriman buku gratis ini sudah berjalan sejak Mei 2017 lalu dan diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (jokowi). Masyarakat bisa mengirim buku gratis sebanyak-banyaknya lewat PT Pos setiap tanggal 17 setiap bulan. Namun terhitung sejak bulan November ini, PT Pos menghentikan program tersebut karena terkendala biaya. BUMN itu berharap pemerintah dalam hal ini Kemendikbud bisa membantu anggaran pengiriman buku gratis.

Muhadjir mengaku, sebelumnya sudah ada pembicaraan terkait anggaran pengiriman buku gratis ini.

“Dulu rencana akan diupayakan dana dari CSR (Corporate Social Responsibility) perusahaan, tetapi kelihatannya belum berhasil hingga kini,” kata Muhadjir.

Sementara itu, pihak Istana Kepresidenan belum ada yang bersedia berkomentar terkait masalah ini. Tiga staf khusus Presiden Jokowi, yakni Johan Budi, Erani Yustika dan Adita Irawati mengaku baru tahu soal program pengiriman buku yang terhenti ini dan akan melakukan pengecekan terlebih dahulu.

Sebelumnya, Dirut PT Pos Indonesia, Gilarsi Setijono sebelumnya mengungkapkan bahwa sampai Oktober 2018 kemarin, PT Pos sudah menggelontorkan dana Rp 13,051 Miliar untuk program ini. PT Pos tidak bisa lagi mengcover biaya pengiriman buku gratis karena sudah melebihi dana CSR perusahaan.

“Untuk bulan ini karena sumber pendanaan belum terkonfirmasi terpaksa saya hentikan,” kata Gilarsi.

Gilarsi berharap pemerintah bisa menemukan solusi yang tepat atas permasalahan ini. Ia berharap PT Pos mendapat sokongan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Direktur Hubungan Strategis dan Kelembagaan PT Pos Indonesia, Noer Fajrieansyah berharap Presiden Jokowi bisa menerbitkan Inpres sebagai payung hukum pengiriman buku gratis ini.

Program pengiriman buku gratis ini bermula dari pertemuan Jokowi dengan pegiat literasi saat bertatap muka di Istana Negara, Jakarta, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2017. Saat itu, Presiden berjanji akan menggratiskan biaya pengiriman buku pada hari tertentu setiap bulannya melalui PT Pos Indonesia. Pada Rabu 17 Mei 2017, bertepatan dengan Hari Buku Nasional, Presiden Jokowi merealisasikan janjinya dan mengumumkan langsung program pengiriman buku gratis.(kcm/ziz)