Tiga Penjabat Bupati Resmi Dilantik Gubernur Soekarwo

270 views

SURABAYA (suarakawan.com) -Gubernur Jawa Timur, Soekarwo (Pakde Karwo) resmi melantik tiga Penjabat (Pj) Bupati yakni Magetan, Madiun dan Pasuruan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (3/8) Malam.

Ketiga Pj Bupati tersebut adalah Pj Bupati Pasuruan, Dr. Ir. Abdul Hamid, MP yang sehari-hari sebagai Asisten Administrasi Umum Sekdaprov Jatim, Pj Bupati Madiun, Boedi Prijo Suprajitno, SH, M.Si yang kesehariannya sebagai Kepala Badan Perwakilan Wilayah (Baperwil) Bojonegoro, serta Pj Bupati Magetan, Dr. Gatot Gunarso, M.Hum, MM yang sehari-hari sebagai Kepala Baperwil Madiun.

Para Pj Bupati ini menggantikan bupati yang masa jabatannya berakhir. Yakni Bupati Pasuruan, H.M. Irsyad Yusuf, SE, M.MA masa jabatannya berakhir pada tanggal 9 Juli 2018, Bupati Magetan, Dr. Drs. H. Sumantri, MM (23 Juli 2018), dan Bupati Madiun , H. Muhtarom, S.Sos yang berakhir pada tanggal 3 Agustus 2018.

Dalam sambutannya. Pakde mengatakan, penjabat diangkat untuk mencegah kekosongan pimpinan di daerah,  sesuai Pasal 65 ayat (1) dan (2) UU No. 23 Th. 2014 yang menekankan bahwa tidak boleh ada kekosongan dalam pemerintahan.

Pj Bupati itu disumpah agar melaksanakan UUD 45 dan melaksanakan UU selurus-lurusnya. Jika tidak dilaksanakan, maka akan diperingatkan dan disekolahkan oleh mendagri selama tiga bulan. Jika tidak berubah, maka akan diberhentikan sebagai Pj.

Karena itu, sebagai langkah awal, dalam pasal 65 ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2014, Pakde meminta Pj bupati berkoordinasi dengan pejabat struktural dan vertikal di wilayahnya. Artinya, sebagai koordinator dalam forkopimda, mulai Kapolres, Dandim, dan Kajari serta tokoh masyarakat dan agama.”Bupati atau kepala daerah harus bisa menjalankan roda pemerintah sesuai undang-undang, mereka tidak boleh berbinis atau main proyek untuk kepentingan pribadi,” katanya.

Ditambahkan, salah satu kebijakan strategis yang harus segera dilakukan Pj Bupati bersama DPRD adalah menyusun APBD, baik APBD murni, perubahan APBD, dan laporan pertangung jawaban. Tiga hal ini tidak bisa dipisahkan, karena ini adalah siklus anggaran atau budget-cycle yang ditetapkan UU.

“Ini adalah bulan dimana harus menyiapkan untuk perubahan anggaran. Karena jika telat sampai September, dan baru turun di bulan Oktober, maka nanti waktunya habis di perubahan. Jadi, Pj Bupati harus segera berkoordinasi dan melakukan langkah-langkah secepatnya dalam menyusun perubahan anggaran” tambahnya.

Kondisi ini lanjut Pakde, adalah siklus lima tahunan yang harus dijalankan, tapi Pakde yakin jika pemimpin yang baru pasti dapat mengemban amanah.”Berbeda cara memimpin itu pasti, tapi yang terpenting adalah bagaimana melanjutkan roda pemerintah dan pembangunan menjadi semakin baik,” harapnya.

Kepada Bupati dan Wakil yang telah menjabat sebelumnya (purna tugas), Pakde tidak lupa mengucapkan terimakasi atas kepemimpinan dan pembagunan yang baik di daerahnya. “Pimpinan Dewan harus segera menyiapkan pelantikan bupati,” pinta Pakde.

mutasi pelantikan

Posting Terkait