Tidak Transparan, DPRD Jatim Desak Pembangunan Sekolah Di Bangkalan Dihentikan

108 views
SURABAYA (Suarakawan.com) – Proyek Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui perwakilan di Jawa Timur untuk program penataan lingkungan di Kabupaten Bangkalan mendapat sorotan dari kalangan DPRD Jawa Timur. Sebab, anggaran gelondongan sekitar Rp.22 miliar untuk perbaikan sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan itu dinilai tidak transparan.   Pernyataan itu disampaikan Mathur Husyairi anggota Fraksi Keadilan Bintang Nurani (F-PKBN) asal daerah pemilihan Madura saat dikonfirmasi di kantor DPRD Jawa Timur, Senin (9/9).
Menurut politisi asal PBB, ada salah satu sekolah yang mendapat bantuan rehab bangunan senilai Rp.2,2 miliar tapi fakta di lapangan tidak ada sama sekali perbaikan. Artinya, apakah ini rehab belaka atau bikin baru dan sesuai dengan kemauan RAB (Rencana Anggaran Belanja) sehingga antara fakta lapangan dan RAB timbul ketidaksesuaian. “Saya dengar yang nawar untuk mengerjakan proyek tersebut perusahaan (PT) asal dari Sulawesi. Namun yang bermain dibelakang PT itu adalah orang Surabaya tapi asal Madura. Bahkan saya dengar sudah di sub-subkan.” sindir mantan direktur LSM Jaka Jatim.
“Ini rawan penyimpangan sebab pemenang proyek belum ditetapkan tapi sudah ada bagi-bagi ngesub pekerjaan dengan imbalan uang tertentunya,” tambah Mathur Husyairi.
Oleh karena itu, pihaknya juga sudah melaporkan kepada BPK supaya proyek tersebut jangan dipaksakan untuk ditentukan pemenangnya terlebih dulu. Sebab ada indikasi kuat seperti itu sehingga dikhawatirkan pengerjaannya nanti pasti akan tidak sesuai dengan spek yang sudah ditentukan dalam RAB.
Sebagai wakil rakyat di wilayah Madura, Mathur punya kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap uang rakyat. Bahkan pihaknya menyarankan kalau tidak bisa dilaksanakan tahun 2019 ini sebaiknya dipending pada tahun 2020 mendatang saja. “Apa mungkin PT itu bisa menyelesaikan 14 item pengerjaan fisik dalam tahun ini, padahal hingga sekarang belum ditentukan pemenang,” dalihnya.
Ia mengakui mempertanyakan pembuatan RAB proyek senilai Rp.2,2 miliar itu menggunakan standar apa. “Kalau sekedar rehab kelas dalam RKP permeternya ditentukan berapa. Dan kalau bangun baru permeternya juga berapa, sehingga bisa ketemu angka kasarnya bukan gelondongan Rp.2,2 miliar,” tegas Mathur Husyairi.
Sebagai pertimbangan, ada beberapa sekolah yang mendapat program dari Kementerian PUPR nilainya hanya di kisaran Rp.400 juta hingga Rp.600 juta. “Saya juga sudah berkoordinasi dengan Diknas Bangkalan, mereka menyatakan tidak tahu apa-apa dengan proyek dari pemerintah pusat tersebut,” pungkasnya. (aca)

Posting Terkait