SuaraKawan.com
Headline Sidoarjo

Respon Komisi A Atas Wacana Pemekaran Wilayah Sidoarjo Barat

 

Sullamul Hadi Nurmawan Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo

(SIDOARJOterkini) – Pada beberapa hari yang lalu, sempat muncul wacana pemekaran wilayah di Sidoarjo, yaitu Sidoarjo Barat.

Munculnya wacana pemekaran Sidoarjo Barat itu karena Pemkab Sidoarjo tidak melakukan pembangunan yang merata. Selama ini Pembangunan dianggap hanya fokus di wilayah kota saja.

Munculnya wacana tersebut ditanggapi Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Sullamul Hadi Nurmawan. Menurutnya, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali sudah berkomitmen untuk melakukan pemerataan pembangunan. Khususnya di wilayah Sidoarjo Barat dan wilayah perbatasan.

“Gus Muhdlor sangat komitmen untuk melakukan pemerataan pembangunan. Salah satu yang disiapkan dengan melakukan penguatan keuangan di desa,” Kata Sullamul Hadi Nurmawan Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo saat dikonfirmasi, Jumat 11 Maret 2021.

Mas Wawan panggilan akrabnya berpendapat, pemekaran wilayah di Sidoarjo memang sudah masuk dalam RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Jawa Timur.

Hanya saja, Politisie PKB itu menyampaikan, jika memang akan dilakukan pemekaran, wilayahnya bukan di Sidoarjo Barat.

“Kalau Waru, Sedati, terus Sidoarjo Kota, ini masih memungkinkan jika dilakukan pemekaran. Karena tingkat kemandirian perekonomiannya hidup di sini,” katanya.

Beberapa wilayah itu menurutnya dari segi perputaran roda ekonomi sudah siap. SDMnya pun dinilai mumpuni. Sedangkan, jika pemekaran dipaksakan untuk dilakukan di Sidoarjo Barat, dikhawatirkan akan berdampak pada semakin panjangnya angka tingkat kemiskinan di sana.

“Jadi nanti namanya kota madya atau apapun lah namanya. Yang lainnya tetap masuk wilayah kabupaten. Karena memang pergerakan ekonomi tinggi di tiga wilayah itu. Beda dengan Sidoarjo Barat sana,” ujarnya.

Legislator dari Fraksi PKB itu juga mengatakan, kalau pun akan dilakukan di wilayah Sidoarjo Barat, persiapannya juga harus benar-benar dimatangkan sejak sekarang. Sebab meningkatkan kualitas dari kemandirian ekonomi ini tidak mudah.

Setidaknya butuh persiapan kurang lebih 5 sampai 10 tahun untuk menyiapkan hal itu. Sebab, nantinya faktor kemandirian ekonomi ini akan jadi hal yang sentral sifatnya dalam keberlangsungan wilayah tersebut di kemudian hari.

“Dampaknya jelas ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lain sebagainya. Kalau tidak disiapkan dan diarahkan mulai sekarang, maka hal ini akan sia-sia. Jangan sampai, wacana pemekaran yang akan dilakukan ini justru memperpanjang catatan rendahnya angka kesejahteraan sosial di sana,” pungkas politisi asal Kecamatan Sukodono itu. (Pung/cles)

The post Respon Komisi A Atas Wacana Pemekaran Wilayah Sidoarjo Barat appeared first on SIDOARJO TERKINI.

Sumber : Sidoarjo Terkini (Jejaring JatimTerkini.com)

Related posts

Bupati Sidoarjo Akan Rubah PD AU dan BPR Delta Artha

redaksi

Dinas Pertanian Gelar Sosialisasi Penyusunan RDKK 2022 di Kecamatan Tanggulangin

redaksi

Danramil 0816/03 Buduran beserta anggota Laksanakan Pendampingan Pembebasan Lahan

redaksi