Program Kerja OPD Dikepras, Pembangunan Di Jatim Akan Stagnan

SURABAYA (Suarakawan.com) – Remunerasi (Payment) pegawai di lingkungan Pemprov Jatim yang dilaksanakan tahun 2019 mendatang, nampaknya menjadi polemik di kalangan DPRD Jatim. Pasalnya, konsekwensi yang akan diterima adalah pembangunan yang manfaatnya bisa dirasakan langsung masyarakat Jatim bakal stagnan bahkan berkurang akibat anggaran belanja langsung tersedot untuk remunerasi.

Ketua Komisi B DPRD Jatim, Ahmad Firdaus Fibrianto membenarkan bahwa dari 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jatim yang menjadi mitra kerja komisi bidang perekonomian hampir seluruhnya, anggaran belanja langsungnya dikepras dan dialihkan untuk memenuhi kebutuhan remunerasi gaji pegawai. “Pemotongan di OPD mitra Komisi B bervariasi kisaran 50-70 persen dari alokasi belanja langsung. Disperindag Jatim tadi juga curhat saat rapat hearing, ” ujar politisi asal Partai Gerindra saat dikonfirmasi di gedung DPRD Jatim, Kamis (18/10/2019).

Ia khawatir jika alokasi belanja langsung dikepras maka program-program pembangunan yang bisa menyentuh langsung masyarakat bisa tersendat akibat minimnya anggaran. “Jangan sampai pembangunan yang menyentuh langsung masyarakat anggarannya dikurangi sebab tahun 2018 ini juga sudah minim akibat anggaran tersedot untuk Pilgub Jatim,” jelas Firdaus.

Senada, ketua Komisi E DPRD Jatim Hartoyo juga mengakui kalau sebagian OPD mitra kerjanya ada yang terkena kepras alokasi anggaran belanja langsungnya untuk remunerasi pegawai. Namun secara keseluruhan justru anggaran OPD banyak yang bertambah karena ini menyangkut masalah kesejahteraan rakyat atau sosial sehingga fokus garapannya juga menyangkut kepentingan rakyat langsung.

Politisi Demokrat itu mencontohkan anggaran di Dinas Kesehatan Jatim dimana dari Rp.119 miliar alokasi anggaran belanja langsungnya mencapai Rp.75 miliar (63 persen) dan anggaran belanja tidak langsungnya sebesar Rp.44 miliar (36, 9 persen). “Belanja tidak langsung itu biasanya digunakan untuk operasional dan gaji pegawai, jadi masih lebih besar untuk pembangunan yang menyentuh langsung masyarakat khan, ” beber Hartoyo.

Kendati demikian di OPD yang lain, lanjut Hartoyo anggaran belanja tidak langsungnya masih lebih besar dibanding belanja langsung. Misalnya, di Dinsos Jatim belanjq tidak langsung sebesar Rp.205,8 miliar dan belanja langsungnya Rp.138,8 miliar. Begitu juga di Disnakertrans Jatim alokasi BTL sebesar Rp.239,3 miliar dan BL sebesar Rp.111,2 miliar.

Sekedar diketahui, dalam RAPBD Jatim 2019 diketahui bahwa pendapatan daerah mengalami penurunan hingga Rp. 400 miliar dibanding tahun sebelumnya yakni sebesar Rp. 29,9 triliun. Sedangkan belanja daerah mencapai Rp.31,088 triliun. Tak ayal dalam pandangan umum fraksi-fraksi atas RAPBD Jatim 2019 juga persoalan remunerasi menjadi sorotan sebagian besar fraksi yang ada di DPRD Jatim. (aca/rur)