Presiden Jokowi Kembali Bagikan 5.000 Sertifikat Tanah Ke Masyarakat Jatim

SURABAYA (Suarakawan.com) – Joko Widodo (Jokowi) Presiden RI membagikan 5.000 sertifikat tanah untuk masyarakat wilayah Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, di Gedung JX International Surabaya, Kamis (6/9). Dimana pembagian sertifikat ini Jumlahnya dipastikan meningkat dari tahun sebelumnya. Dan BPN akan kembali menerbitkan sertifikat sebanyak 1.570.000 untuk Jawa Timur, yang ditargetkan selesai sampai dengan Desember mendatang.

Jokowi mengklaim, bahwa tahun ini sudah ada sekitar 7 juta sertifikat yang berhasil dibagikan. Jumlah tersebut naik dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 5 juta sertifikat. Untuk tahun depan, pihaknya menargetkan akan menerbitkan sebanyak 9 juta sertifikat. “Hari ini ada 5.000 sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat Jawa Timur. Sebentar lagi saya akan terbitkan, sebanyak 1.570.000 untuk Jawa Timur, yang ditargetkan selesai sampai dengan Desember mendatang,” kata Jokowi dihadapan penerima sertifikat tanah.

Jokowi menjelaskan, sampai saat ini dari total 126 juta sertifikat se Indonesia, 46 juta di antaranya sudah selesai dibagikan. Sementara kekurangannya, yaitu 80 juta sertifikat masih dalam proses.

Dalam hal ini, Jokowi meminta pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk segera merampungkan, karena ini termasuk hak rakyat. Apalagi, pada tahun 2025 mendatang, ditargetkan semua tanah di Indonesia sudah bersertifikat. “Target saya pada 2025 harus rampung urusan sertifikat. Saya tahu kantor BPN sekarang nggak pernah tidur. Tapi memang harus seperti itu untuk masyarakat, harusnya cepat-cepat dirampungkan. Kalau kerja dengan saya, saya beri target,” kata.

Maka itu Presiden Jokowi memberikan imbauan kepada masyarakat, untuk bisa menggunakan sertifikat itu dengan hal yang produktif dan tidak gegabah.

Misalnya untuk keperluan modal usaha, dan modal pertanian yang sebaiknya meminjam uang ke bank sesuai dengan kemampuannya. Jika tidak, maka sertifikat itu bisa saja berpotensi akan hilang.”Meminjam uang di bank boleh, tapi hitung dulu apakah bisa mengembalikannya atau tidak. Tolong dihitung kalau pinjaman bank meminjam uang untuk hal yang produktif. Seperti modal usaha, modal pertanian dan model apa saja itu. Tidak usah aneh-aneh. Kalau digunakan dan tidak bisa membayar jadinya sertifikat hilang,” jelasnya. (aca/rur)