Polrestabes Surabaya Berhasil Ungkap Tindak Korupsi Penyimpangan Penukaran Tanah

Surabayaraya.com – Unit Tipikor Satreskrim Polrestabes Surabaya berhasil mengungkap kasus penyimpangan tukar menukar tanah aset Pemerintah Kota Surabaya.

Tersangka yang terlibat dalam kasus ini antara lain MJ mantan Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah, SG mantan Kabag Pemerintahan, HF mantan Direksi PT. Abadi Purna Utama dan Direksi PT. Abadi Purna Utama. Akibat penyimpangan ini Pemerintah Kota Surabaya mengalami kerugian sebanyak 8 miliar rupiah.

“Keempat tersangka ini terlibat tukar guling (pelepasan) sebuah tanah kas desa (TKD) di Kelurahan Manyar Sabrangan, Surabaya, pada tahun 2001 silam,” beber Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Sudamiran, Selasa (25/9/2018).

Secara detail, MJ dan SG melepas tanah Manyar Sabrangan itu kepada PT Abadi Purna Utama sesuai berita acara serah terima nomor : 593/048/402.01.02/2001 tanggal 5 Januari 2001.

Atas itu, PT Abadi Purna Utama seharusnya menyediakan tanah pengganti kepada Pemkot Surabaya seluas 90.000 M2 yang terletak di Kelurahan Keputih, Surabaya.

“Tetapi, perusahaan itu hanya menyerahkan tanah seluas 82.000 meter persegi. Sehingga terjadi kekurangan yang menyebabkan kerugian negara senilai Rp 8.008.290.000,” ulas Sudamiran.

Meski begitu, kasus itu baru dilaporkan ke Polrestabes Surabaya pada tahun 2016.

Atas laporan itu, Unit Tipikor Polrestabes Surabaya akhirnya menunggu hasil audit dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, yang selesai pada tahun 2017.

Dari hasil audit tersebut, diketahui jika pelapasan Tanah Kas Desa itu bertentangan dengan Keputusan Kelurahan Manyar Sabrangan No.5 Tahun 1998 dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 143/8296/013/1999, tanggal 27 Juli 1999.

Sehingga, pelaksanaan Ruislaq itu tidak sesuai dengan Pasal 9 Permendagri Nomor 1 Tahun 1982 dan mengakibatkan Pemkot Surabaya mengalami kerugian Rp 8 miliar.

“Jadi kerugian Rp 8 Miliar itu dihitung dari NJOP (nilai jual objek pajak) tahun 2001,” sambung Sudamiran.

Meski sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus tersebut, penyidik memutuskan untuk tidak menahan keempat tersangka. Alasannya, keempat tersangka cukup kooperatif jika diperlukan untuk setiap pemeriksaan kasus tersebut.

“Masih akan ada pemeriksaan lanjutan terhadap keempat tersangka. Dan tentu akan kami panggil keempatnya,” pungkasnya.***fal