Pimpinan DPRD Minta Dinkes Untuk Terbuka Dan Jujur Paparkan Data Stunting Di Jatim

SURABAYA (Suarakawan.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi menuding Pemprov Jatim tidak terbuka dalam memaparkan data balita penderita stunting di Jatim. Ketidakjujuran dalam memaparkan data itu diduga menjadi salah satu penyebab rendahnya serapan anggaran penanganan stunting oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim.

“Di Jawa Timur ini stunting itu tinggi. Saya beberapa waktu lalu juga ngobrol dengan pemerintah di kabupaten Malang. Selama ini kita tidak mendengar stunting di Kabupaten Malang. Tetapi angka stunting tinggi, kenapa data itu tidak ada saya bilang, karena memang ditutup tutupi,” kata Kusnadi di kantor DPRD Jatim, Jumat (30/8).

Kusnadi meminta agar Pemprov Jatim segera membuka data sebenarnya, sehingga balita penderita stunting supaya penanganan kasus itu bisa segera diselesaikan. “Harapan kita marilah terbuka sehingga kita bisa menyelesaikan secara bersama. Kalaupun ada data di publish saja, bukan berarti menjelekkan Pemprov, tidak. Dengan demikian kita bisa tahu dan bagaimana antisipasi permasalahan seperti itu,” tandasnya.

Sekadar diketahui, stunting sendiri merupakan kondisi seorang anak yang tidak mendapatkan asupan gizi yang baik atau masalah kekurangan gizi kronik pada masa awal pertumbuhannya. Umumnya, anak stunting memang berperawakan lebih pendek dari tinggi badan normal untuk anak seusianya.

Kusnadi mengaku kaget dengan laporan di berbagai daerah tentang tingginya angka balita penderita stunting. Salah satunya adalah di kecamatan Pujon,kabupaten Malang, yang selama ini menjadi daerah penghasil susu sapi. “Yang saya kaget waktu itu, stunting dibicarakan di Pujon ada seribu stunting. Kenapa saya kaget, karena Pujon pusat industri susu. Kenapa kok sampai ada stunting disana,” jelasnya.

“Sudahlah kita jangan mencari pencitraan saja, sehingga yang kurang pas kita sembunyikan hanya untuk popularitas, ndak apa-apa,” pungkasnya.(aca)

Related Post