Katakanlah Anda mempunyai uang Rp 3 triliun. Dengan uang itu, Anda mendirikan Parpol dengan rincian demikian ; Rp 100 miliar untuk biaya kantor DPC dan DPD. Kemudian Anda rekrut orang atau personal yang tingkat popularitasnya tinggi. Tawarkan padanya bahwa biaya kampanye ditanggung partai dan dapat bonus Rp 1 miliar. Anda cukup dapat suara di parlement 10% atau 50 kursi DPR Pusat. Kalau anda anggarkan Rp 10 miliar per orang maka itu sudah Rp 500 miliar.
Total sementara sudah Rp 600 miliar.
Sisanya rekrut sembarangan saja, asalkan tamat S1 dan punya akses ke akar rumput. Suruh mereka bertarung dapatkan kursi di DPRD. Beri mereka anggaran Rp 1. miliar. Saat sekarang ada 514 kabupaten/kota. Usahakan setiap kota/kabupaten punya sedikitnya 4 anggota DPRD. Jadi total anggaran sebesar Rp 2 triliun. Nah total anggaran sebesar Rp. 2,6 triliun. Masih ada sisa Rp. 400 miliar untuk kampanye dan money politic tebar uang ke ormas.
Rugi ? Belum, bahkan sudah tanam untung. Kalau Anda punya suara 10% dari anggota DPR, itu artinya Anda punya saham 10% dari PT. Republik Indonesia. Begitu banyak sumber daya dan peluang yang bisa Anda raih. Yang jelas kalau anda punya bisnis maka dapat dipastikan tidak ada yang berani ganggu bisnis Anda. Asing akan mendekati Anda untuk investasi di Indonesia. Mereka pasti memberi golden share. Belum lagi setiap ada peluang bisnis rente, Anda bisa dapat jatah. Kalau tidak? Anda bisa suruh orang Anda di DPR ributin peluang itu terus.
Setiap ada peluang Pilkada dan Pilgub, Anda akan diajak koalisi. Setidaknya dari koalisi itu, Anda akan dapat engangement fee atau uang mahar dari calon kepala daerah. Belum lagi para pengusaha rente akan datang memberi upeti agar bisnisnya tetap jalan. Belum lagi kalau ada pembahasan RUU, engusaha akan dekati Anda agar ikut loloskan RUU itu. Cuan lagi. Apalagi ikut koalis Pilpres yang udah pasti menang. Lebih gede lagi dapat cuan. Kalau menang, segala peluang terbuka.
Begitulah gambaran sistem pemilihan legislatif terbuka. Memungkinkan partai dibuat seperti buat PT yang tidak perlu untung, bisa langsung IPO. Buka partai, bisa langsung ikut Pemilu. Modal 1 bisa leverage 1000 kali. Anda tidak perlu buat sistem kaderisasi. Asal rajin pantau rating orang per orang, dan hired. Kalau mereka kader partai lain, ya akuisisi. Kalau dia tokoh ormas, ya take over. Uang yang bicara.
Dengan sistem Pileg terbuka, yang apes, sial dan patut dikasihani adalah partai kader. Mereka berdarah darah membangun partai dengan sistem kaderisasi. Kader yang tadinya elektibilitas nol koma didongkrak dua digit. Tapi bisa kader itu dapat d akuisisi setiap saat, setiap waktu. Dan kalau sudah diakuisisi pasti kerja untuk kepentingan pemodal. Lama lama , negeri ini dikuasai oleh pemodal semua, dikuasai oleh partai yang dirancang untuk kepentingan bisnis semata. Makanya semua partai pragmatis menolak Pileg tertutup, kecuali PDIP dan PBB.
sumber dirahasiakan.