Peralihan Status Terminal di Jatim, DPR Desak Kemenhub Harus Tegas

341 views

SURABAYA (suarakawan.com) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak pemerintah pusat melalui kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyelesaikan status peralihan terminal tipe B di Jatim.

Sesuai di undang-undang No. 23 Tahun 2014 sudah di amanatkan bahwa terminal tipe A yang semula di kelola oleh Pemprov harus diserahkan ke Pemerintah Pusat, sedangkan terminal tipe B yang semula dikelola oleh Pemerintah Kota atau Kabupaten harus dilimpahkan ke Pemprov.

Anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo ditemui usai sidak diterminal Joyoboyo Surabaya, Senin (30/7) mengatakan saat ini terminal yang belum jelas statusnya yaitu Joyoboyo dan terminal Purbaya.

Pasalnya menurut undang 23 tahun 2014 seharusnya terminal dua tersebut yaitu Bungurasih A harus dikelolah pusat, tapi kenyataannya SDM masih dikelola oleh pemkot Surabaya.

Begitu juga untuk terminal Joyoboyo ini, seharusnya menjadi tipe B tapi masih dikelolah oleh pemkot. Maka itu pihaknya meminta kepada kemenhub untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, agar pengelolahan dua terminal tersebut tertata rapi.

“Dalam UU tersebut kemenhub harus segera melaksanakan. Apabila tidak melaksanakan maka kemenhub melanggar aturan tersebut, dan pihak berwajib yaitu kepolisian harus juga menindak tegas pelanggaran aturan uu tersebut,” paparnya.

Ia menyampaikan, terminal Joyoboyo ini merupakan terminal yang terintegritas antara Kereta api, bus, dan Angkutan umum ini harus tetap terjaga kondisinya mulai zaman Belanda hingga sekarang.

“Saya berharap terminal joyoboyo tetap menjadi sentra utama integritas terminal di Surabaya, oleh karena itu pemerintah baik provinsi, pemkot untuk segera menyelesaikan masalah tersebut,”papar Bambang Haryo politisi asal Fraksi Gerindra Jatim.

Ia menambahkan, untuk arnada angkutan diterminal ini juga sudah layak apabila ditingkatkan menjadi tipe B. “Untuk masalah terminal tipe B ini, pihaknya akan mengundang kemenhub dalam rapat kerja dengan komisi V DPR RI, Seharusnya dalam melaksanakan UU tersebut kemenhub juga harus siap SDMnya dan proses anggarannya,” tegas Bambang Haryo politisi asal Fraksi Gerindra ini. (aca)

Posting Terkait