Penyampaian Laporan Harta Kekayaan dan Pemberian Tanda Terima Dalam Pemilu 2019

Hupmas, SURABAYA –  Menindaklanjuti surat dari KPU RI perihal Penyampaian Surat Edaran Pimpinan Pimpinan KPK Nomor 22 Tahun 2018, KPU Surabaya mengundang 16 (enam belas) Petugas Penghubung (LO) Partai Politik untuk memberikan materi tentang petunjuk teknis (juknis) penyampaian laporan harta kekayaan dan pemberian tanda terima dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Jumat siang (11/01/2019).

Dalam hal bakal calon anggota ditetapkan sebagai calon terpilih, wajib melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang. Kemudian, tanda terima pelaporan harta kekayaan wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat 7 hari setelah diterbitkannya keputusan tentang calon terpilih. Jika tidak menyampaikan tanda terima, maka KPU Kabupaten/Kota tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam pengajuan nama calon terpilih yang akan dilantik kepada Gubernur.

Anggota KPU Surabaya Divisi Teknis Penyelenggaraan, Nurul Amalia yang menyampaikan juknis pada pertemuan siang ini yang juga dihadiri oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surabaya, Hadi Margo Sambodo.

“Klasifikasi harta yang harus dilaporkan meliputi tanah dan bangunan, alat transportasi/mesin, harta bergerak lainnya, surat berharga, kas dan setara kas, dan harta lainnya”, jelas Nurul.

Sebagai penutup dalam pertemuan hari ini, Ketua KPU Surabaya, Nur Syamsi menyampaikan beberapa pesan serta harapan kepada LO Partai Politik yang hadir.

“Harapan kami, pasca pertemuan siang ini dilakukan sosialisasi kepada para calon legislatif karena sanksinya memang mengikat kepada caleg,” harapan Ketua KPU Surabaya, Nur Syamsi. (lay)