Pendapatan Cukup Tinggi, Sudah Saatnya Legislator Jatim Perjuangkan Aspirasi Rakyat

SURABAYA (Suarakawan.com) – Pengamat politik dari Univeritas Trunojoyo Madura (UTM) Surokim Abdussalam menilai tingginya pendapatan dan gaji yang didapat anggota DPRD Jatim hingga 100 juta lebih, dapat menggerus simpati publik jika kinerja mereka tidak sesuai dengan harapan masyarakat pemiihnya.

“Para legislator di awal jabatan ini seyogyanya nerima ing pandum. Jangan sampai vulgar menuntut gaji tinggi. Hal itu akan mengurangi respek publik yang selama ini minim kepada DPRD. Mereka harus peka terhadap perasaan rakyat,” ujar Surokim saat dikonfirmasi, Rabu (4/9).

Lebih jauh peneliti senior Surabaya Survey Cennter (SSC) itu menjelaskan, para anggota DPRD Jatim juga harus berfikir demi kepentingan rakyat dan tidak mengedepankan ambisi pribadi, atau sekelompok orang saja. “Mereka harus melampaui level dari sekadar selfis untuk diri mereka sendiri menjadi pejuang publik (filantroper publik) yang bersikap negarawan daripada bersikap menjadi politisi. Gaji sudah lebih dari cukup maka bergeraklah menjadi pejuang publik, politisi negarawan dan memikirkan kebutuhan publik ke depannya,” harap Surokim.

DI sisi lain anggota legislatif juga harus meresapi kehendak rakyat dan mulai menjaga jarak dari kemewahan, supaya kepercayaan publik terbangun. Apalagi, banyak anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi, meski mereka menerima gaji dan pendapatan yang tinggi. “Meresapi rasa batin publik itu penting sehingga terjaga dari glamouritas dan kemewahan yang justru akan mengurangi respek dan membuat defisit trust publik kepada legislator,” tambah Dekan FISIB UTM ini.

Akan jauh lebih produktif, lanjut Surokim jika mereka lebih banyak memikirkan kebutuhan dan kepentingan publik daripada sekadar memikir gaji dan tunjangan yang menurut hemat kami sudah lebih dari kecukupan.

Seperti diketahui, anggota DPRD Jatim periode 2019-2024 tidak cuma mendapat banyak fasilitas pribadi, dari sisi pendapatan yang diterima juga cukup luar biasa. Bahkan, per tanggal 2 September 2019 ini, atau dua hari setelah dilantikk 31 Agustus kemarin, 120 anggota DPRD Jatim yang baru langsung menerima gaji bersih tanpa tunjangan apapun karena alat kelengkapan dewan belum terbentuk.

Seperti diberitakan sebelumnya, berdasarkan slip gaji dan tunjangan anggota DPRD Jatim periode 2014-2019, per bulan mereka bisa menerima sekitar Rp 71.000.000 per anggota. Namun setelah dipotong PPh 21, iuran BPJS dan sebagainya, setiap anggota DPRD Jatim menerima bersih sebesar Rp 64.929.500 per bulan. Jumlah tersebut sudah termasuk uang representasi, tunjangan jabatan, banggar, komisi, keluarga, beras, tunjangan perumahan, tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan transportasi. (aca)

Related Post