Penanganan Gizi Buruk, Dinkes Jatim Mengaku Tidak Tahu Besaran Anggarannya

SURABAYA (Suarakawan.com) – Dituding rendah lakukan penyerapan anggaran khususnya anggaran untuk penanggulangan gizi buruk di Jatim, Dinas Kesehatan Jatim malah mengakui tidak tahu besaran anggaran untuk penanggulangan gizi buruk di Jatim.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Timur, Dr dr Kohar Hari Santoso mengaku tidak tahu terkait anggaran yang dikhususkan untuk penanganan gizi buruk di Jatim dalam APBD Jatim 2019. Ini cukup ironis mengingat program tersebut menjadi dambaan masyarakat khususnya di daerah yang selama ini memiliki masalah gizi rendah. Seperti di Sampang, Pamekasan, Bangkalan, Sumenep, Probolinggo, Bondowoso, Nganjuk, Lamongan dan Kediri.

Ditambah lagi, sampai saat ini beberapa wilayah di Jawa Timur angka stunting (gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi) masih diatas 30 persen. Sebagaimana diketahui, bahwa penyebab utama stunting adalah kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan hingga masa awal anak lahir. “Angkanya (anggaran khusus untuk penanganan gizi buruk, red) saya ndak hapal ya,” katanya Kohar kepala Dinas Kesehatan Jatim saat ditemui di Surabaya, Rabu (28/08).

Namun Dr Kohar menjelaskan, terkait anggaran yang dikhususkan untuk penanganan gizi buruk memang pihaknya mengambil kebijakan untuk dialokasikan pada pemberian makanan tambahan. “Dan kita terus terang berhati-hati jangan sampai salah langkah. Dan memang ada data yang harus dikoreksi,” dalihnya.

Pihaknya justru hanya membuat komitmen yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah, baik kota maupun kabupaten di Jatim. Dimana, pencegahan agar tidak sampai ada kurang gizi. “Strategi kita adalah membuat komitmen kepada pimpinan daerah. Bagaimana pencegahan agar tidak sampai kurang gizi serta pembiayaan dialokasikan aktifitas itu tadi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Daim mengungkapkan, anggaran perbaikan gizi masyarakat pada Dinas Kesehatan tahun 2019 baru terserap Rp 248 juta hingga Agustus 2019. Padahal alokasi anggarannya mencapai Rp 12,2 miliar. “Sekarang Sudah 8 bulan masa anggaran 2019 berjalan, tapi cuma terserap 2,03% saja, Ini sungguh sangat disayangkan,” keluh Suli Daim.

Seperti diketahui, Dinas Kesehatan pada APBD murni 2019 mendapat alokasi dana sebesar RP 627,5 miliar. Karena kinerjanya kurang serius dalam hal kesehatan, maka pada Perubahan APBD 2019 ini, anggaran Dinkes Jatim menjadi Rp 598 miliar saja. Atau di turunkan sebesar Rp 29 miliar. (aca)

Related Post