Pemprov Jatim Kembali Raih Penghargaan WTP dari BPK RI

SURABAYA (suarakawan.com) – Pemerintah Provinsi Jatim kembali mendapatkan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Timur untuk  tahun anggaran 2017, dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI.

Dimana penghargaan WTP ini langsung diserahkan oleh Anggota V BPK RI, Ir Isma Yatun. M.T. kepada Gubernur Jatim, Soekarwo dan ketua DPRD Jatim, Abdul Halim Iskandar dalam rapat paripurna istimewa penyampaian LHP BPK RI di DPRD Jatim, Jumat (25/5).

“Penghargaan WTP ini, merupakan penghargaan ketujuh yang diperoleh Provinsi Jatim dari BPK RI,”ujar Anggota V BPK RI, Ir. Isma Yatun ditemui usai menerima penghargaan.

Menurut peraturan perundang-undangan, kriteria yang digunakan untuk memberikan opini terhadap kewajaran Laporan Keuangan adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; (b) efektivilas sistem pengendalian intemal; (c) penerapan Standar Akuntasi Pemerintahan; dan (d) pengungkapan yang cukup.

Pada tahun ini, BPK memberi penekanan suatu hal atas serah terima aset tetap dan personil dari 38 pemerintah kabupaten/kota kepada Pemprov Jatim terkait dengan pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah negeri, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Namor
9 Tahun 2015 tentang Pemenntah Daerah.

“BPK masih menemukan beberapa permasalahan. Namun, permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran alas penyajian laporan keuangan Pemprov Jatim,” kata Isma Yatun kepada wartawan di DPRD Jatim.

Permasalahan tersebut antara, yaitu Satu. verifikasi dokumen ganti rugi tanah lahan pengganti kawasan hutan belum memadai; Dua. penatausahaan aset tetap hasil serah terima pemerintah kabupaten/kota kepada Pemprov Jatim belum memadai, tiga. realisasi Belanja Hibah dilaksanakan belum sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran.

Empat. kekurangan volume pekerjaan dari realisasi belanja modal sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran, Kelima. keterlambatan penyelesaian pengadaan alat kesehatan belum dikenakan denda sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah.

Pemprov Jatim, kata Isma Yatun, diharapkan tetap melakukan upaya yang terbaik dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara di lingkungan Pemprov Jatim.

Sebelum LHP atas LKPD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 diserahkan, BPK telah meminta tanggapan pada Pemprov Jatim atas konsep rekomendasi BPK. Termasuk rencana aksi atau action plan yang akan dilaksanakan oleh pihak Pemprov Jatim, sehingga tata kelola keuangannya menjadi lebih akuntabel.

BPK berharap LKPD yang telah diperiksa oleh BPK (LKPD audited), dapat digunakan sebagai dasa pengambilan keputusan, terutama terkail dengan penganggaran.

Dengan demikian, akan tercipta akuntabilitas transparansi dalam pengelolaan keuangan daeran, sehingga akan menjadi kebanggaan bersama. (Aca/rur)