Pemerintah Beri Keringanan Bagi Debitur KUR Terdampak Gempa Sulteng

Jakarta (suarakawan.com) – Kabar baik itu datang dari Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Usai rapat yang dipimpin Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Darmin Nasution, di Jakarta, Kamis (27/12/2018) memberikan kesempatan masyarakat terdampak gempa Sulawesi Tengah mendapatkan layanan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

“Rapat kali ini membahas keringanan KUR yang akan diberikan kepada debitur yang terdampak gempa di Provinsi SulawesiTengah,” tutur Menko Darmin Nasution.

Tata cara perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan bank di daerahini sebenarnya mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit dan Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam. Selain itu OJK telah mengeluarkan KDK No. 33/KDK.03/2018 tentang Penetapan Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Daerah yang Memerlukan Perlakuan Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank

Sementara itu perlakuan khususyang diberikan oleh Komiteantara lain:

1. Jika agunan tambahan atas KUR hilang dan/atau berpindah posisi, makadebitur tidak perlu mengajukan agunan tambahan baru.
2. Suku bunga KUR ditetapkan sebesar 7% efektif per tahun.
3. KUR dengan debitur yang sudah meninggal, dapat langsung diklaim kepada bank penyalur.
4. Penyaluran KUR dapat diberikan kembali kepada debitur eksisting kredit komersial yang usahanya terkena dampak bencana alam jika debitur tersebut mengalami perubahan status usaha menjadi UMKM.
5. Restrukturisasi KUR hanya dapat dilakukan jika kredit atau pembiayaan produktif yang memilikimaksimal Kolektibilitas 3 (Kol-3) dengan jumlah hari tunggakan maksimal selama 60 hari.
6. Grace Period dengan diserahkan kepada penyalur KUR maksimal 12 bulan pertama.

Perkembangan Kinerja KUR s.d 30 November 2018

Deputi Bidang Koordinasi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir menyampaikan, total realisasi KUR sampai dengan 30 November 2018 sebesar Rp 118 T (95,7% dari target tahun 2018 sebesar Rp 123,801 T). Penyaluran KUR masih didominasi untuk skema KUR Mikro (65,8%) diikuti dengan skema KUR kecil (33,9%) dan KUR TKI (0,3%). .

Berdasarkan wilayah, penyaluran KUR didominasi di Pulau Jawa, dengan porsi penyaluran sebesar 55%, diikuti dengan Sumatera 19,3% dan Sulawesi 11.1%. Kinerja penyaluran KUR per provinsi tersebut sesuai dengan sebaran UMKM di Indonesia.

Sementara itu, jika dilihat dari sektor ekonomi, penyaluran KUR untuk sektor produksi terus berjalan untuk mengejar target sebesar 50% di tahun 2018. Hingga 30 November 2018 tercatat porsi penyaluran KUR sektor produksi (pertanian, perikanan, industri, konstruksi, dan jasa – jasa) sebesar 45,6%.

Plafon Penyaluran KUR 2019

Dalam rapat yang sama, Komite menyepakati plafon penyaluran KUR tahun 2019 sebesar Rp 140 Triliun. Pertimbangannya antara lain pertumbuhan ekonomi sampai dengan Semester I tahun 2018 yang mencapai 5,17%; pertumbuhan kredit UMKM sebesar 8,48% (yoy); tingkat inflasi sampai dengan September 2018 yang masih terjaga ditingkat 2,88%; serta Bank Indonesia sudah menetapkan proyeksi pertumbuhan kredit perbankan pada 2019 dapat tumbuh 10%-12% (yoy), maka plafon penyaluran KUR 2019 ditargetkan mengalami pertumbuhan sebesar 10% – 12%.

Kemudian, dalam rangka memperluas penyaluran KUR, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM mengusulkan adanya skema KUR untuk Pensiunan.“KUR ini akan diberikan kepada para pensiunan dan/atau pegawai pada Masa Persiapan Pensiun (MPP) yang mempunyai usaha produktif,” kata Iskandar. (ekon/gus)

gempa sulteng KUR

Related Post