Munas X Selesai, Airlangga Hartarto Terpilih Kembali Jadi Ketum Golkar Periode 2019 – 2024

63 views

JAKARTA (Suarakawan.com) – Seperti sudah diprediksi jauh hari, Airlangga Hartarto akhirnya benar-benar terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2019-2024 dalam Munas ke X Partai Golkar di Jakarta. Penetapan pria yang juga menjabat Menteri Perindustrian ini dilakukan Azis Syamsuddin selaku pimpinan sidang pleno pemilihan setelah seluruh DPD Partai Golkar dari seluruh provinsi di Indonesia termasuk DPD PG Jatim dan tiga ormas pendiri Golkar menyatakan menerima Laporan Pertanggung Jawaban (LPj) DPP Partai Golkar demisioner, dan 558 pemilik suara Munas juga merekomendasikan Airlangga Hartarto sebagai calon Ketua Umum.

Dalam posisi calon tunggal tersebut, Aziz Syamsuddin kemudian menawarkan kepada peserta Munas Partai Golkar untuk langsung menetapkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum terpilih secara aklamasi. “Untuk mempersingkat waktu, apakah dapat disetujui Bapak Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2019-2024?” kata pimpinan sidang pleno pemilihan ketua umum Partai Golkar di Grand Ballroom Hotel Ritz Charlton, Mega Kuningan, Jakarta, Rabu (5/12).

Sontak, seluruh peserta Munas menjawab “Setuju,” hingga menggema ke seluruh ruangan diiringi riuh tepuk tangan. Mendapat jawaban seperti itu, Aziz Syamsuddin pun langsung mengetok palu sidang sebagai persetujuan bersama dan pengesahan.

Usai menetapkan Ketua Umum terpilih, forum Munas ke X Partai Golkar juga menyepakati posisi-posisi strategis di partai berlambang Pohon Beringin diberikan kepada Akbar Tanjung sebagai Ketua Dewan Kehormatan, Aburizal Bakrie sebagai Ketua Dewan Pembina dan Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar dijabat Agung Laksono.

Ketua umum terpilih, Airlangga Hartarto juga memberikan masukan supaya mantan Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla dan senior Partai Golkar, Luhut Binsar Pandjaitan dimasukkan Dewan Kehormatan, dan forum Munas pun menyetujui usulan tersebut.

Sementara itu untuk struktur kepengurusan lainnya, forum sidang pleno sepakat akan ditetapkan setelah rapat komisi-komisi melalui tim formatur. “Apakah memakai formatur tunggal oleh ketua umum terpilih atau dengan sistem perwakilan wilayah, biar nanti diputuskan forum Munas,” pungkas Aziz Syamsuddin. (aca)

Posting Terkait