Minta Keadilan, Warga Sukolilo Bangkalan Mengadu Ke DPRD Jatim

SURABAYA (Suarakawan.com) – Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) dan Polda Jatim dinilai Mathur Husyairi anggota DPRD Jatim kurang profesional. Sebab dalam proses pembebasan lahan untuk pengembangan wilayah kaki jembatan Suramadu ternyata masih menyisakan masalah.

Akibatnya, ada warga negara yang merasa dirugikan lantaran lahan miliknya seluas 385 M2 diserobot oleh oknum kepala desa bekerjasama dengan warga setempat untuk menguasai lahan dan dijual ke BPWS dengan nilai Rp.3,3 miliar.

“Ibu Suliha warga Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan ini salah satu korban penyerobotan lahan yang dijual ke BPWS. Karena tak kunjung mendapatkan keadilan walaupun sudah melaporkan kasus tersebut ke Polda Jatim sejak tahun 2016 lalu sehingga beliau mengadu ke DPRD Jatim,” ujar Mathur Husyairi anggota DPRD Jatim asal Madura saat ditemui Selasa (10/9).

Menurut politisi yang juga mantan aktivis anti korupsi Jaka Jatim, penyerobotan lahan milik Suliha ini diduga kuat ulah Radjeman selaku kepala desa setempat bersama Durasman alias Abdurrahman dan Sumina.
“Terbukti ada satu obyek tanah dengan nomor letter C, 2183 dimiliki oleh orang yang berbeda. Yang pertama pemilik asli Suliha, dan yang kedua atas nama pasangan Abdurrahman dan Sumina. Suliha mendapatkan lahan tersebut dari hibah yang diberikan kakeknya,” jelas Mathur.

Sementara itu Suliha menjelaskan bahwa sejak awal dia enggan menjual lahan karena tidak membutuhkan uang. Namun tiba-tiba sekitar bulan Desember 2015, Suliha mendapat kabar jika lahannya sudah dijual oleh Abdurrahman dan Sumina.

Saat diklarifikasi, Abdurrahman mengaku tidak pernah menjual lahan milik Suliha karena lahan yang dijual adalah miliknya sendiri. Namun Abdurrahman dan Sumina mengaku pernah diminta oleh kepala desa untuk menyetor KTP dan tanda tangan.
Anehnya saat dikejar informasi tersebut ke kepala desa, justru kepala desa bermaksud ingin memediasi padahal kakek Suliha ngotot tak mau menjual tanah yang sudah dihibahkan kepada cucunya.

“Tanpa sepengetahuan pihak keluarga pemilih sah atas lahan tersebut, tiba-tiba sudah ada transaksi atas lahan atas nama Abdurrahman dan Sumina dengan BPWS. Abdurrahman ngakunya hanya diberi uang sebanyak Rp.300 juta dari penjualan senilai Rp.3,3 miliar,” ungkap Suliha.

Atas tindakan kesewenang-wenangan itu, Suliha bersama keluarga kemudian melaporkan tindakan penyerobotan tanah ke Polda Jatim dengan nomor LBB/322/III/2016/UM/SPKT POLDA JATIM tertanggal 18 Maret 2016.

Tindakan para terlapor dinilai telah melanggar Pasal 266 KUHP Jo Pasal 167 KUHP Jo Pasal 385 KUHP, sebidang tanah kering seluas 4385 M2 surat petok D di Dusun Krasak Kelurahan Sukolilo Barat Kec Labang Kab Bangkalan “Para pihak yang dilaporkan adalah Durasman alias Abdurrahman, Sumina dan M Radjeman selaku kepala desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan,” jelas Mathur Husyairi.

Anehnya kendati sudah 3 tahun berjalan, namun tindaklanjut aparat dari Polda Jatim terkesan jalan di tempat. “Karena itu saya mendesak Polda Jatim lebih serius menangani laporan ini sebab kuat dugaan ada tindak pemalsuan dokumen dan penyerobotan lahan oleh aparat desa sekaligus melibatkan aparat kecamatan,” ungkapnya.

Bahkan para pihak terlapor hingga saat ini terus berupaya meloby keluarga Suliha supaya laporan tersebut dicabut dengan menawari uang pengganti hingga tukarguling lahan yang sudah dijual dengan lahan milik kepala desa.

“Saya juga dapat memastikan kalau BPWS tidak teliti dalam proses pembebasan lahan di Desa Sukolilo Barat Kec Labang Kab Bangkalan. Karena itu BPWS harus mengkaji ulang sebab pasti ada keterlibatan oknum dari pihak BPWS maupun Pemkab Bangkalan,” pungkas politisi asal Partai Bulan Bintang. (Aca)

Related Post