Mensos Sambut Baik Keputusan Panwaslu Lamongan Terkait Tak Ada Keterlibatan PKH di Pilkada

JAKARTA (suarakawan.com) – Menteri Sosial Idrus Marham menyambut baik keputusan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Lamongan yang menyatakan bahwa tidak ada tindak pidana terkait dugaan keterlibatan Pendamping PKH dalam kampanye Pilkada di Jawa Timur.

“Keputusan itu menunjukan tidak adanya keteribatan Pendamping PKH dalam politik praktis disana,” tegas Mensos sebelum membukan rakornas Program Keluarga Harapan di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu malam (2/5).

Keputusan Panwaslu tersebut dituangkan dalam surat Nomor: 003.o.1/LP/PG/Kab/16.19/IV/2018 berisi Pemberitahuan tentang Status Laporan terkait Dugaan Tindak Pidana Pemilihan. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa laporan dugaan adanya tindak pidana pemilihan dinyatakan tidak terdapat unsur pidana pemilihan baik formil maupun materiil. Dengan demikian, maka Sentra Gakkumdu memutuskan laporan tidak dapat ditindaklanjuti ke tingkat penyidikan.

Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil rapat bersama anggota sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum (Gakkumdu) Kabupaten Lamongan yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Lamongan, Polres Lamongan, dan Kejaksaan Negeri Lamongan.

Seperti diberitakan sebelumnya beredar Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang ditempel stiker salah satu pasangan calon dalam Pilkada Jawa Timur 2018. KKS tersebut diduga disebarkan oleh LM.

Mensos menjelaskan bahwa pihak yang membagikan KKS dengan stiker bergambar salah satu pasangan calon Pilgub Jatim 2018 bukan Pendamping
PKH, melainkan penerima manfaat PKH.

“Tim Kemensos sudah turun ke lapangan. Hasilnya kita sudah konfirmasi bahwa itu bukan pendamping PKH. Dia adalah penerima manfaat,” ujar Mensos.

Idrus menjelaskan sebagai rakyat para penerima bantuan sosial PKH mempunyai hak untuk memilih dan dipilih. Sehingga wajar apabila ada penerima manfaat PKH yang mendukung salah satu calon.

Meski begitu, untuk pendamping PKH, Mensos kembali menegaskan larangan
penggunaan posisi tersebut sebagai alat kampanye. Sebab para pendamping PKH terlibat pakta integritas yang mewajibkan mereka harus netral dan tidak  terlibat dalam politik praktis. “Yang tidak boleh itu adalah misalnya mereka melakukan mobilisasi massa dengan menggunakan posisinya sebagai pendamping,” tegas Idrus.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat mengatakan Kementerian Sosial
mewajibkan setiap Pendamping PKH bekerja profesional. “Profesionalisme pendamping sangat dibutuhkan agar target pemerintah
menurunkan angka kemiskinan menjadi di bawah 10 persen pada tahun 2018
bisa tercapai,” katanya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, lanjut Harry, Pendamping PKH juga diberikan materi Family Development Session atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) di setiap bimbingan dan pemantapan.

“Bansos PKH ini yang paling penting adalah untuk meningkatkan kesehatan, gizi dan kelangsungan pendidikan anak. Pendamping tugasnya memberikan motivasi, memantau dan memberikan penguatan tanggung jawab keluarga. Tidak boleh terlibat politik praktis,” tegasnya.

Kemensos sendiri saat ini terus meningkatkan pelayanan yang proposional kepada KPM yaitu dengan merampingkan jumlah KPM yang dilayani pendamping dari 1 berbanding 300 hingga 350 pada tahun lalu menjadi 1 berbanding 200 hingga 250 pada tahun ini.

“Penambahan jumlah Pendamping ini akan meningkatkan kinerja mereka
yang biasanya melayani 300 hingga 350 KPM. Kini mereka hanya melayani 200 hingga 250 KPM. Bahkan, untuk daerah tertentu 1 berbanding 100 KPM,” lanjut Harry.

Sementara itu, Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nur Pudjianto mengatakan jumlah pendamping PKH mencapai 40.459 orang pada tahun ini. “Dari jumlah tersebut sebanyak 16.343 orang merupakan rekrutmen pada
tahun lalu,” kata Nur.

Kemensos mencatat saat ini jumlah peserta PKH mencapai 10 juta KPM
sebanyak 9,8 juta masuk sebagai peserta reguler sedangkan 200 ribu KPK
masuk dalam program PKH Akses karena berada di daerah sulit. (aca/rur)