MA Tak Mau Jadi Kambing Hitam, Masyarakat Diminta Kritisi UU Pemilu

Jakarta (Suarakawan.com) – Mahkamah Agung (MA) enggan dituding sebagai kambing hitam atas putusannya yang membolehkan mantan koruptor untuk maju sebagai calon anggota legislative (Caleg). Juru Bicara MA, Suhadi menyatakan, putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR dan DPRD bukan merupakan putusan yang mencerminkan pro akan perilaku koruptif.

“Tidak sama sekali pro terhadap tindakan koruptif, bahkan Mahkamah Agung mengharapkan tidak ada lagi tindakan koruptif di Indonesia, karena muaranya ke Mahkamah Agung perkara-perkara korupsi nanti juga ke MA, baik perkara kasasi atau PK (peninjauan kembali)nya,” kata Suhadi, Senin (17/9/2017).

Suhadi mengatakan, majelis hakim melihat, larangan menjadi Caleg untuk mantan narapidana korupsi bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Seperti diketahui, Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 memuat larangan mantan narapidana korupsi maju sebagai caleg dianggap bertentangan karena Undang-Undang Pemilu tidak mengatur larangan tersebut. Sedangkan PKPU, merupakan turunan dari Undang-Undang Pemilu.

“Sebetulnya yang perlu dikritisi sumbernya itu di situ (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017), MA ibarat dia memegang kunci dengan gemboknya pas atau tidak meluruskan bahwa bertentangan dengan UU nomor 7 tahun 2017. Di situ dikatakan asal sudah lima tahun dia menjalani pidana kemudian Judicial Review (JR) di MK di MK tidak perlu lima tahun tapi harus diumumkan ke publik bahwa dia mantan napi tipikor,” sambung Suhadi.

Suhadi berharap, putusan MA nantinya bisa ditaati oleh pihak-pihak yang berkepentingan akan putusan tersebut.

“Harapannya putusan itu ditaati pihak-pihak yang tersangkut, karena itu keputusan pengadilan hukum,” kata Suhadi.

Lebih lanjut Suhadi menyatakan, salinan putusan MA setelah dikoreksi akan diupload di direktori keputusan Mahkamah Agung supaya bisa dibaca untuk khalayak umum.

“Setelah dikoreksi baru di taruh di informasi perkara di direktori Putusan MA,” kata Suhadi.

Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) bertentangan dengan UU Pemilu.

Menurut Suhadi dengan dengan adanya putusan uji materi tersebut, maka mantan narapidana kasus korupsi dapat mencalonkan diri sebagai caleg dengan syarat-syarat yang ditentukan UU Pemilu. Berdasarkan UU Pemilu, setiap orang yang memiliki riwayat pidana atau pernah menjadi terpidana dibolehkan mendaftar sebagai caleg namun wajib mengumumkannya ke publik.(kcm/ziz)