Langgar UU, DPR Minta KPK Turun Tangan Selidiki Pembangunan Terminal Joyoboyo

SURABAYA (Suarakawan.com) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Bambang Harjo kecewa dengan sikap arogan Pemkot Surabaya yang sudah mulai membangun terminal Joyoboyo. Padahal status terminal Joyoboyo saat ini merupakan terminal tipe B milik Pemprov Jatim.

“Status terminal Joyoboyo menurut UU 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, seharusnya menjadi terminal kategori tipe B milik Pemprov Jatim. Karena saat ini terminal Joyoboyo tersebut ada angkutan antar kota yaitu bus hijau jurusan Surabaya – Mojokerto,”tegas Bambang Harjo ditemui usai sidak di terminal Joyoboyo Surabaya, Senin (8/10).

Dijelaskan juga, terminal joyoboyo menurut Kadishub Jatim merupakan terminal B. Namun, oleh Pemkot Surabaya tetap dipertahankan untuk dikelola dan bahkan saat ini sedang dilakukan pembangunan.

Oleh karena itu, pihaknya minta dihentikan dulu pembangunannya sebelum ada status yang jelas dari terminal tersebut. “Pembangunan sudah dimulai ini jelas pelanggaran undang – undang tahun 2014, karena statusnya ini tipe B milik pemprov Jatim. Kami minta KPK segera turun tangan menyelidiki pembangunan terminal Joyoboyo tersebut,”pinta Bambang Harjo Politisi asal Fraksi Gerindra.

Pihaknya juga menyampaikan,  terkait sikap
Pemkot Surabaya dalam memperlakukan keberadaan angkutan kota yang ada di terminal Joyoboyo Surabaya. Yaitu relokasinya masih amburadul, dan lampunya mati saat malam hari.

“Kami minta Pemkot Surabaya segera menyelesaikan relokasi angkutan di Joyoboyo, dan lampu untuk segera dinyalakan. Apabila seruan dan permintaan dari para sopir kami anggap pemkot arogan dan tidak sesuai dengan pelayanan public yang baik. Pihaknya juga akan melaporkan pembangunan terminal joyoboyo ini ke sidang paripurna DPR RI,”katan Bambang Harjo politisi asal Dapil 1 Surabaya – Sidoarjo. (aca/rur)