Kusnadi Siap Kawal Tuntutan Mahasiswa Ke Pemerintah Pusat

49 views

SURABAYA (Suarakawan.com) – Kusnadi Ketua Sementara DPRD Jatim setelah menyampaikan sikapnya di atas mobil komando mahasiswa Aliansi BEM Surabaya menegaskan, dia akan mengawal enam tuntutan mahasiswa ke Jakarta.

“Kami akan teruskan. Tadi, kan, sudah ditandatangani bersama. Dan kami akan kawal. Tidak akan kami biarkan gelundung (menggelinding) begitu saja. Enggak,” ujarnya, Selasa (25/9).

Kusnadi ketika menemui mahasiswa di depan Gedung DPRD Jatim sempat melepas baju batiknya ketika diminta menyatakan sikap pribadinya atas revisi UU KPK. Secara pribadi dia mengaku menolak. “Kami akan meneruskan dan mengawal aspirasi ini ke pemerintah pusat. Itu lebih bermanfaat dari sikap pribadi seorang Kusnadi,” katanya. Meskipun, kata dia, keputusan tetap ada di pusat.

Dia tegaskan, meneruskan aspirasi mahasiswa ke pemerintah pusat adalah kewajiban bagi DPRD Jatim. Apakah aspirasi itu jadi pertimbangan atau tidak, menurutnya itu otoritas pemerintah pusat. “Karena kami adalah bagian dari negara Indonesia. Semua keputusan ada di pemerintah pusat. Kita tidak bisa menentang keputusan itu. Suka atau tidak suka,” ujarnya.

Soal sikap pribadinya menolak revisi UU KPK, dia mengatakan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) adalah hak Presiden. Pembatalan UU KPK dengan Perppu juga menjadi tuntutan mahasiswa. “Kalau soal Perppu akan menjadi kajian oleh pembikin Perppu itu sendiri. Siapa? Presiden. Dan ada syaratnya Presiden mengeluarkan Perppu itu. Ya, makanya kita teruskan aspirasi ini, lalu kita serahkan keputusan kepada presiden,” katanya.

Seperti diketahui, ribuan mahasiswa dari berbagai universitas baik swasta maupun negeri menggeruduk gedung DPRD Jatim. Mereka datang dari Universitas Negeri Surabaya, Universitas Wijaya Kusuma Sekolah Tinggi Agama Islam Lukman Al Hakim, dan Perguruan tinggi lainnya.

Sejumlah poster dan spanduk tang dibentangkan yakni ‘Lebih Mulia Pelacur diatas Kasur Daripada DPR RI yang membuat RUU Ngawur, ‘Telah Wafat Akal Sehat Wakil Rakyat’ RUU KHUP Aku Ora Iso Kelonan ‘Cukup Mantanku yang Mengecewakan DPR jangan Pak!” dan berbagai bentuk poster lain.

Dalam aksinya para mahasiswa mendesak pemerintah membatalkan RUU KPK dan menerbitkan Perppu untuk mengganti UU KPK yang telah disahkan. Selain itu mereka mendesak DPR RI agar tidak mengesahkan beberapa RUU seperti RUU KUHP, RUU Ketenagakerjaan, dan penanganan kebakaran hutan dan lahan disahkan. (aca)

Posting Terkait