SuaraKawan.com
Politik

KPU Surabaya Gelar Rakor Persiapan Penetapan KPPS dan Petugas Ketertiban TPS

Hupmas, Surabaya – KPU Kota Surabaya menggelar Rapat Kordinasi (Rakor) Persiapan Penetapan KPPS dan Petugas Ketertiban TPS dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Lanjutan Tahun 2020.

Bertempat di Graha Swara lantai 3 Kantor KPU Kota Surabaya Jalan Adityawarman nomor 87 Surabaya. Dihadiri 31 PPK se-Surabaya Divisi Hukum dan Parmas, Komisioner KPU Kota Surabaya Divisi Hukum dan Pengawasan Agus Turcham, dan Komisioner KPU Kota Surabaya Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM Subairi.

Acara dibuka oleh Komisioner KPU Kota Surabaya Divisi Hukum dan Pengawasan Agus Turcham. Dalam paparannya, Agus Turcham menyampaikan, PPK dan PPS divisi hukum perlu membuat berita acara penetapan KPPS dan Petugas Ketertiban TPS.

“Semua dalam sub tahapan kepemiluan itu wajib hukumnya terdapat proses pleno yang ada di tingkat bawah, meskipun secara garis besar yang namanya SK itu telah ditentukan di SK KPU RI nomor 476 tahun 2020 yang akan menetapkan adalah KPU Kota Surabaya, namun ketika sub tahapannya tidak pernah dilakukan pleno oleh teman-teman PPS maka itu tidak dapat diakui sebagai produk hukum,” jelasnya.

Hal ini menurut Turcham bertujuan agar ada sinkronisasi data antara KPU Kota Surabaya dan PPS serta PPK terkait masalah berita acara pembentukan KPPS.

Selain itu, Agus Turcham juga menyampaikan bahwa KPPS nantinya akan melaksanakan Surat Keputusan KPU RI nomor 476 tahun 2020 diantaranya adalah soal pelaksanaan rapid tes.

“Insyaallah rapid akan tetap dilaksanakan, karena itu merupakan ketentuan dari surat keputusan KPU nomor 476 yang insyaallah nanti akan dilaksanakan tanggal 26 November tahun 2020,” jelasnya.

Agus Turcham juga menyebut dalam perekrutan KPPS, PPK dan PPS harus memastikan bahwa KPPS yang lolos seleksi tidak terlibat dengan partai politik dengan cara memaksimalkan masa tanggapan masyarakat terhadap hasil seleksi administrasi KPPS.

Setelah pemaparan dari Agus Turcham dilanjutkan dengan pengarahan dari Komisioner KPU Kota Surabaya Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM Subairi.

Subairi menyampaikan dalam masa tanggapan masyarakat PPK dan PPS divisi Parmas perlu bersinergi dengan divisi hukum.

“Saya instruksikan agar berkomunikasi aktif terkait dengan produk-produk yang akan dihasilkan oleh divisi hukum,” jelasnya. (trisna/hupmas)

Sumber : KPU Surabaya

Related posts

HARI INI SKB CPNS KPU DIGELAR DI KANREG II BKN SURABAYA

redaksi

PPID KPU Surabaya Layani Permohonan Informasi Perolehan Suara Pemilu 2019

redaksi

BANGUN SINERGITAS, KPU & BAWASLU DI JAWA TIMUR PERINGATI NUZULUL QUR’AN BERSAMA

redaksi