Komisi E Tunggakan BPJS Dibebankan ke Kab/Kota Rawan Bergejolak

51 views

SURABAYA (Suarakawan.com) – DPRD Jawa Timur menilai surat edaran Kementerian Dalam Negeri yang mengamanatkan Pemkab,pemkot, atau pemprov menanggung tunggakan hutang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) dengan menggunakan dana APBD bisa menimbulkan gejolak dari daerah.

Anggota Komisi E DPRD Jatim, Budiono mengatakan, kekuatan anggaran APBD tiap kabupaten/kota tidak sama. Jika kemudian pemerintah daerah dibebani untuk membayar tunggakan hutang BPJS di rumah sakit, maka bisa bergejolak. Mengingat hutang BPJS tidak sedikit, sehingga APBD daerah banyak tersedot untuk membayar tunggakan.

“Apalagi tiap daerah APBD-nya tidak sama sehingga bisa timbul gejolak di tiap daerah,” ujar politisi asal Partai Gerindra tersebut, dikonfirmasi, Sabtu 16 November 2019.

Budiono mengaku heran dengan BPJS, karena menaikkan iurannya hingga dua kali lipat. Tentunya kenaikan iuran akan memberatkan masyarakat. Padahal terjadinya defisit anggaran adalah kesalahan BPJS.

“Kesalahan BPJS dibebankan ke APBD. Tentunya ini akan menyulidkan APBD di tiap daerah,” terangnya.

Mantan politisi PDIP ini menegaskan, pembayaran hutan oleh pemerintah daerah tidak akan membuat BPJS lebih baik. Dia menduga kemudian hari BPJS tetap mengalami defisit anggaran, dan memiliki hutang di rumah sakit. Kabupaten/kota akan bergejolak, jika dibebani lagi hutang.

Ketua DPD Partai Gerindra Bojonegoro itu tidak mengetahui secara pasti penyebab BPJS defisit. Hanya saja, dia menduga anggaran banyak tersedot untuk membayar gaji direktur yang besar.

“Pemerintah pusat harus mengevaluasi kenaikan iuran BPJS dan tunggakan hutang yang dibebankan daerah,” pintanya.

Untuk diketahui, Kemendagri mengirim surat edaran yang ditujukan ke bupati, walikota di Jatim, termasuk gubernur agar menggunakan dana APBD pos anggaran tak terduga untuk membayar hutang BPJS. Surat yang bernomor 900/11445/BJ ditandatangani tanggal 18 Oktober 2019 oleh Sekjen Kemendagri, Hadi Prabowo. Dalam surat itu pemerintah daerah juga diperbolehkan mencari dana pinjaman ke bank untuk membayar hutang.

Deputi Direktur BPJS Kesehatan Wilayah Jatim, Handaryo saat melaporkan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, 9 Oktober 2019, tunggakan hutang BPJS mencapai Rp 2,7, triliun. Tunggakan ini sebenarnya sudah memasuki jatuh tempo karena hampir melewati dua bulan.

Posting Terkait