Penyerapan Rendah, Komisi E Sesalkan Dinkes Abaikan Penanganan Gizi Buruk

67 views

SURABAYA (Suarakawan.com) – Kendati bidang pendidikan, kesehatan dan infrastuktur menjadi urusan wajib dalam anggaran APBD. Namun Pemprov Jatim justru mengepras alokasi anggaran untuk Dinas Kesehatan pada P-APBD Jatim 2019. Salah satu alasan kuat pengurangan adalah kinerja realisasi anggaran di APBD murni 2019 masih cukup rendah.

Wakil ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Daim mengatakan pada APBD murni 2019, Dinkes Jatim mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.627.056.392.839. Namun pada P-APBD 2019 mendahului Dana Alokasi Khusus fisik anggaran direncanakan berkurang sebesar Rp.125.572.332.000 sehingga tinggal sebesar Rp.510.484.060.839.

Kendati demikian, Komisi E tetap berupaya agar pengurangan tersebut tidak terlalu besar sehingga pihaknya mengusulkan pada P-APBD Jatim 2019 alokasi anggaran Dinkes tetap dikisaran angka Rp.598.025.851.912 meliputi belanja tidak langsung sebesar Rp.88.448.980.500 dan belanja langsung Rp.509.576.871.412.

Diantara alasan pengurangan anggaran Dinkes Jatim, kata Suli adalah rendahnya serapan anggaran program perbaikan gizi masyarakat tahun 2019 sebesar Rp.248.794.310 atau 2,03 % dari alokasi anggaran sebesar Rp.12.262.592.000. “Ini yang sangat kami sayangkan. Padahal program ini menjadi dambaan masyarakat khususnya di daerah yang selama ini memiliki masalah gizi seperti Sampang, Pamekasan, Bangkalan, Sumenep, Probolinggo, Bondowoso, Nganjuk, Lamongan, Kediri dan lain-lain,” tegas politisi asal Fraksi PAN DPRD Jatim, Rabu (28/8).

Padahal, kata Suli di beberapa wilayah di Jatim angka stuntingnya di atas 30 %. Dan penyebab utama stunting adalah kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan hingga masa awal anak lahir. “Karena itu kami merekomendasikan agar Dinkes Jatim segera melakukan langkah-langkah strategis dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten untuk mensinergikan program penanganan stunting atau gizi buruk sehingga target pemerintah dapat tercapai dibawah 20% tahun 2020,” jelas Suli Daim.

Program lain Dinkes Jatim yang serapan anggarannya masih rendah dibawah 30% adalah program pembiayaan dan jaminan kesehatan sebesar 16,29%, program pengembangan kesehatan traddisional sebesar 17,87% dan program manajemen dan kebijakan pembangunan kesehatan sebesar 28,05%. “Komisi E meminta agar Dinkes Jatim segera melakukan percepatan terhadap program yang serapannya masih dibawah 30% tersebut,” tegas Suli Daim.

Sementara menyangkut keberadaan 5 rumah sakit milik Pemprov Jatim, lanjut Suli Komisi E DPRD Jatim merekomendasikan piutang RS kepada BPJS kesehatan yang setiap tahunnya mengalami keterlambatan, supaya terus diingatkan dan berkordinasi dengan BPJS agar proses klaim dapat direalisasikan sesuai dengan harapan. “Kami juga mendukung usulan RSUD dr Soedono Madiun berkenaan dengan proses klaim BPJS Kesehatan dengan model suplly chain financial, dan meminta eksekutif melakukan kajian,” jelasnya.

Selain itu, RS milik Pemprov Jaim yang tengah melaksanakan pembangunan gedung dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan, hendaknya dapat direalisasikan sesuai dengan scedule yang telah ditentukan. “Kami juga mengapresiasi kelima RS milik Pemprov Jatim karena dari sisi pelayanan secara bertahap tiap tahunnya menunjukkan trend yang positif,” pungkas Suli Daim. (aca)

Posting Terkait