Komisi D Sesalkan Penurunan Anggaran Infrastruktur di APBD 2020 Provinsi Jatim

33 views

SURABAYA (Suarakawan.com) – Komisi bidang Pembangunan mengkritisi penganggaran R-APBD Jatim 2020 yang dinilai tidak pro pembangunan infrastruktur. Terbukti, akokasi anggaran 8 OPD mitra Komisi D DPRD Jatim dikepras habis kisaran antara 30 persen hingga diatas 50 persen.

Padahal berdasarkan amanat Undang-Undang masih banyak pekerjaan rumah yang belum ditangani secara baik oleh Provinsi Jatim. Seperti terminal tipe B yang kewenangannya dilimpahkan ke provinsi dari yang semula ditangani oleh kabupaten/kota. “Dishub dan Dinas PU Bina Marga yang paling parah karena anggarannya turun hingga diatas 50 persen. Praktis 26 terminal tipe B yang tak disentuh sama sekali oleh provinsi Jatim padahal membutuhkan penanganan segera untuk optimalisasi,” ujar Dr Kuswanto ketua Komisi D DPRD Jatim usai hearing dengan OPD mitra komisi D di DPRD Jatim, Senin (11/11)

Di sisi lain, penanganan pelabuhan antar pulau juga tak mendapatkan anggaran sama sekali. Padahal, perdagangan antar pulau selama ini menjadi andalan Jatim untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi Jatim hingga bisa diatas rata-rata nasional. Hal ini tentu juga tidak sejalan dengan pemerintah pusat yang mendorong pembangunan tol laut. Namun hampir dipastikan tahun depan di Jatim tak ada pembangunan pelabuhan baru.

Bahkan yang ada seperti di Brondong Lamongan, Banyuwangi, Pelabuhan Sri Raja Sumenep, Probolinggo, Mandangin Sampang serta Ketapang Kabupaten Probolinggo tak mendapatkan alokasi anggaran untuk perbaikan sarana dan prasarana. “Pelabuhan interinsuler seperti di Brondong Lamongan, kemudian di Prigi Trenggalek serta pelabuhan penyeberangan Ketapang Banyuwangi juga tidak ada alokasi anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana interinsuler,” keluh politisi asal Partai Demokrat.

Lebih ironis lagi, program bantuan mudik gratis lebaran juga dikeparas hingga 50 persen. Jika tahun 2019 Pemprov menyediakan 480 unit bus dan bingkisan, tahun depan tinggal 240 unit bus. Begitu juga untuk moda transportasi kereta api maupun kapal laut. “Ini program yang manfaatnya bisa dirasakan langsung masyarakat tapi kok malah dikepras. Harusnya minimal ya sama dengan tahun lalu bukan malah turun,” harap Kuswanto.

Yang lebih mengejutkan, kata Kuswanto program penanganan kekeringan berupa bantuan pembuatan sumur bor sangat minim dan terkesan hanya mendompleng APBN. “Di Jatim terdapat 566 desa tersebar di 24 kabupaten/kota yang mengalami kekeringan kronis. Tapi bantuan sumur bor dari APBD Jatim hanya 2 titik sedangkan dari APBN sebanyak 114 titik untuk tahun depan. Masak sebagai pemilik wilayah justru sangat minim, padahal air adalah kebutuhan pokok masyarakat,” dalih Kuswanto.

Komisi D juga tidak mau ambil pusing dengan masih adanya kendala operasional Pusat Pengelolaan Sampah dan Limbah Industri (PPSLI) B3 di Dawar Blandong Mojokerto yang masih mendapat penolakan dari masyarakat setempat. Serta belum tuntasnya proses ruislag dengan lahan di Bondowoso. “Pokoknya, kami ingin tahun 2020 PPSLI B3 di Dawar Blandong Mojokerto yang dikelola PT JGU sudah bisa beroperasi dalam kapasitas tertentu, sebab Jatim sudah darurat limbah B3,” tegas pria kelahiran Banyuwangi ini.

Ia juga tidak sepakat jika minimnya kenaikaan APBD 2020 dibanding APBD 2019 menjadi alasan bidang infrastruktur dianaktirikan. Atau karena alasan rendahnya penyerapan anggaran sehingga OPD terkait perlu diberi punishment. “Rendahnya serapan ya pihak-pihak yang bertanggung jawab harus bertanggung jawab dengan masyarakat. Tapi jangan masyarakat yang dijadikan korban karena mengakibatkan pelayanan infrastruktur menjadi menurun dibanding tahun sebelumnya,” sindirnya.

Kuswanto mengaku belum bisa memberikan gambaran secara global terhadap R-APBD Jatim 2020 karena di DPRD Jatim ada lima komisi. ” Yang jelas mitra komisi D turun drastis sehingga dikhwatirkan kualitas pelayanan kepada masyarakat juga ikut menurun,” bebernya.

Ia berharap kalaupun tidak dinaikkan, alokasi anggaran bidang infrastruktur disamakan dengan tahun sebelumnya. Jangan malah turun drastin karena itu menjadi kelucuan. “Sekarang ini pola penganggaran adalah uang mengikuti program (Money Follows Program) bukan program mengikuti anggaran (Money Follows Function),” ungkap Kuswanto.

Namun faktanya, justru R-APBD Jatim mencoba menerapkan pola lama yang sudah ditinggalkan di era Presiden Jokowi. Sekedar contoh, anggaran belanja Dishub untuk belanja langsung turun 57 persen sedangkan anggaran tidak langsung turun 34 persen. “Apakah ini sudah mencerminkan janji-janji kampanye gubernur atau tidak, Saya nggak bisa mengambil kesimpulan. Saya hanya memperhatikan yang ada di Komisi D Yang intinya adalah sangat prihatin dengan turunnya anggaran infrastruktur,” pungkasnya. (aca)

Posting Terkait