Komisi C : Bank Umum Syariah Jatim Sulit Teralisasi Di 2019

SURABAYA (Suarakawan.com) – Rencana pemisahan (spin off) Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Jatim menjadi Badan Usaha Syariah (BUS) nampaknya sulit terealisasi pada Tahun Anggaran 2019. Pasalnya, kebutuhan tambahan modal sebesar Rp.1 triliyun lebih agar bisa masuk golongan BUKU II sulit dipenuhi dalam APBD Jatim tahun depan.

Ketua Komisi C DPRD Jatim, Hj Anik Maslachah mengatakan bahwa secara prinsip pihaknya akan mendorong segera terealisasinya pembentukan BUS Jatim. Sebab masyarakat Jatim yang mayoritas muslim sangat membutuhkan bank syariah.

“Dengan BUKU II, BUS Jatim juga bisa lebih leluasa melakukan ekspansi ke pasar yang potensiya sangat besar. Apalagi bank yang bermain di pasar ini saingannya masih sedikit,” ujar politisi asal PKB saat dikonfirmasi Jumat (5/10/2018)

Kendati demikian, realisasi BUS Jatim masuk BUKU II tidaklah mudah walaupun sudah mendapat garansi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga tahun 2022. Alasannya, kata Anik mekanisme dan berbagai aturan harus dipenuhi terlebih dulu oleh Bank Jatim selaku induk perusahaan.

“Spin off Unit Usaha Syariah menjadi Badan Usaha Syariah sudah dilakukan. Tapi untuk tambahan penyertaan modal, DPRD Jatim bersama Pemprov harus terlebih dulu membikin Perda Penyertaan Modal BUS supaya bisa dialokasikan dalam R-APBD Jatim 2019,” jelas politisi asal Sidoarjo.

Untuk memenuhi syarat bisa masuk kategori BUKU II, BUS Jatim minimal harus bisa memenuhi syarat modal sebesar Rp.1.000.025.000.000. Dari kebutuhan itu, kata Anik, yang Rp.500 miliar sudah ada dari Bank Jatim dan sisanya, Rp.500.025.000 akan dipenuhi dari APBD Jatim.

“Tapi dalam R-APBD Jatim 2019 terlihat pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.300 miliar untuk penyertaan modal dalam rangka pembentukan PT Bank Jatim Syariah (BUS) serta untuk penambahan penyertaan modal berupa dana bergulir kepada PT BPD Jatim untuk pembiayaan skema pinjaman pengelolaan dana bergulir,” beber Anik Maslachah.

Artinya, lanjut Anik, apakah OJK berkenan kekurangan modal BUS Jatim itu dipenuhi secara multiyears, dimana pada tahun pertama dialokasIkan sebesar Rp.100-Rp.200 miliar. Sehingga persoalan ini akan dikomunikan lebih lanjut antara Bank Jatim dan OJK. Sebab untuk membuat BUMD baru itu harus mendapat persetujuan dari Mendagri melalui Raperda JFU (Jatim Farma Utama).

“Ironisnya, Raperda JFU masih nyantol karena ada syarat harus nyantol dengan Perda RPJMD Jatim. Lha apakah BUS kita ini sudah nyantol dengan RPJMD itu yang akan kami tanyakan ke Gubernur Jatim,” dalih mantan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo ini.

Padahal kalau harus nyatol dengan Perda APBD Jatim 2019, maka pembahasan untuk memenuhi semua persyaratan itu paling lama 10 November mendatang bersamaan dengan pengesahan APBD Jatim 2019. “Jadi estimasi waktu yang tersisa sekitar 50 harian. Padahal biasanya pembahasan Raperda itu butuh waktu kisaran 2-3 bulan alias tidak nutut,” pungkas Ketua Komisi C DPRD Jatim. (aca/rur)