Komisi B Desak Disperindag Jaga Ketersediaan Stok dan Stabilitas Harga Sembako

25 views

SURABAYA (Suarakawan.com) – Komisi B bidang perekonomian DPRD Jatim mengingatkan kepada Dinas Peridustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jatim agar terus memantau dan menjaga stabilitas stok dan harga kebutuhan pokok. Mengingat bulan depan memasuki hari besar keagamaan Kristen Natal, dan yang terdekat yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW.

Ketua Komisi B DPRD Jatim, Aliyadi Mustofa ditemui di ruang komisi B DPRD Jatim, Rabu (30/10) mengatakan masyarakat Jatim khususnya warga Jatim yang mayoritas umat Islam biasanya menggelar perayaan Maulid Nabi dengan besar-besaran sehingga membutuhkan ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga yang terjangkau. “Komisi B akan segera berkordinasi dengan Disperindag Jatim untuk memastikan bahwa ketersediaan stok dan stabilitas harga kebutuhan pokok selama bulan Maulid Nabi Muhammad SAW,” ujar Aliyadi Mustofa.

Politisi asal Fraksi PKB itu berharap ketersediaan stok dan stablitas harga kebutuhan pokok sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya menyangkut komoditas telur, ayam potong dan daging serta buah-buahan yang banyak dibutuhkan masyarakat untuk perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. “Kalau perlu Komisi B bersama dengan OPD terkait melakukan sidak ke pasar-pasar untuk memantau ketersediaan stok dan stabiitas harga kebutuhan pokok,” jelas politisi asal Sampang Madura.

Selain itu,  pihaknya juga mendapat masukan dari masyarakat terkait Rumah Potong Hewan (RPH) khususnya menyangkut proses pemotongan hewan yang perlu dipantau agar benar-benar sesuai dengan syariat Islam. Mengingat, konsumen daging baik daging kambing, sapi maupun ayam yang terbesar di Jatim adalah umat Islam. “Kami akan berkordinasi dengan OPD terkait bahkan kalau perlu melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memastikan daging yang dijual ke masyarakat proses penyembelihannya sudah memenuhi syariat Islam,” jelas Aliyadi Mustofa.

Ia mengakui para konsumen daging biasanya Positif Thinking terhadap proses penyembelihan hewan ternak sudah memenuhi syariat Islam. Namun sudah menjadi tanggungjawab pemerintah untuk memastikan bahwa RPH dan produsen ayam potong sudah sesuai dengan prosedur penyembelihan sesuai syariat Islam. “Memang resiko yang akan menanggung dosa jika penyembelihan ternak tak sesuai dengan syariat Islam itu adalah tukang potong. Tapi pemerintah punya tanggungjawab untuk memastikan semua prosesnya sesuai dengan syariat Islam,” pungkas Aliyadi. (Aca) Mustofa. (Aca)

Posting Terkait