Kepala Daerah Terjerat Korupsi Paling Banyak Ada di Dua Wilayah Ini

JAKARTA (suarakawan.com) – Pilkada serentak digelar di 171 daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap proses demokrasi melahirkan pemimpin berintegritas.

“KPK berharap jika proses demokrasi di pilkada serentak dapat menghasilkan pemimpin yang berintegritas,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (27/6/2018).

Dia juga berharap ke depan lebih sedikit bahkan tidak ada Kepala Daerah yang melakukan korupsi. Febri memandang, proses penyelenggaraan yang bersih dari korupsi ataupun penyimpangan lain seperti politik uang dan penyalahgunaan kewenangan merupakan syarat mutlak agar pilkada berjalan dengan sukses menghasilkan pemimpin yang baik.

KPK mengajak semua pihak mendukung penyelenggaraan proses demokrasi agar dapat menghasilkan pemimpin terbaik bagi daerah masing-masing. “Jangan sampai kita kotori proses Demokrasi ini dengan korupsi,” kata Febri.

Dia memaparkan,hingga saat ini sebanyak 95 kepala daerah telah diproses dalam kasus korupsi di 108 kasus korupsi dan pencucian uang. Pelaku korupsi tersebut tersebar di 22 provinsi di Indonesia dengan jabatan Gubernur, Bupati, Walikota atau Wakil.

“Terbanyak di Jabar (12), Jatim (11) dan Sumut (9). Sedangkan modus korupsi yg paling dominan adalah penyuapan,” kata Febri. (bjt/rur)