Kepala Daerah Kembali Terjerat OTT KPK, Mendagri: Mau Ngomong Apa?

JAKARTA (suarakawan.com) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kehabisan kata-kata setelah lagi-lagi seorang kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kami mau ngomong apa? Selalu kami sampaikan rawan area korupsi di antaranya perencanaan anggaran, politik uang itu masih ada saja,” kata Tjahjo seusai Rapat Kerja Keuangan Daerah Tahun 2018 sekaligus Sosialisasi Peraturan Mendagri Nomor 38/2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2019 di Jakarta, Kamis (24/5).

Dia menyatakan, pemerintah tak akan berhenti mengingatkan kepala daerah agar menghindari praktik korupsi. Salah satunya melalui forum rapat kerja tersebut.

“Ini forum yang bagus untuk menyusun perencanaan anggaran agar hati-hati,” tegasnya.

Menurutnya, sistem pencegahan yang dibuat pemerintah pusat untuk mengantisipasi penyelewengan anggaran sudah cukup optimal. Dia menolak anggapan biaya pemilihan kepala daerah (pilkada) yang tinggi membuat kepala daerah terjerat kasus

“Enggak ada partai politik suruh anggota untuk korupsi. Sistemnya juga sudah bagus. (Korupsi) semua kembali ke individu, karakter. Tiap hari teman-teman pers memuat besar-besar (berita korupsi), apa dia (kepala daerah) enggak lihat? Enggak hati-hati?” tukasnya.

Untuk diketahui, Tim Satgas KPK menangkap Bupati Buton Selatan, Sulawesi Tenggara (Sultra), Agus Feisal Hidayat dan sembilan orang lainnya, Rabu (23/5). Seluruhnya diduga bertransaksi suap terkait proyek di lingkungan Pemkab Buton Selatan.

“Kita tunggu pengumuman resmi KPK. Dia (bupati) ditahan langsung kita tunjuk pelaksana tugas supaya pemerintahan tidak terganggu. Wakil naik sampai yang bersangkutan berkekuatan hukum tetap,” jelas Tjahjo.(bs/rur)