Joyoboyo Tipe B, Bambang Harjo Sebut Awey Gak Paham Undang – Undang

SURABAYA (Suarakawan.com) – Pengelolaan terminal Joyoboyo Surabaya oleh Pemkot Surabaya dinilai menyalahi aturan yang sudah ditetapkan. ini ditegaskan oleh anggota DPR-RI Komisi 5 asal dapil Surabaya Bambang Haryo. sebab harusnya jika melihat realisasi di lapangan terminal Joyoboyo masuk katagori tipe B yang harus dikelola oleh Pemprov Jatim.

“Kendaraan umum yang beroperasi di terminal  Joyoboyo itu kan ada yang trayeknya dari Malang , Pasuruan, Sidoarjo, dan juga Mojokerto. artinya antar kota dalam propinsi atau tipe B dan harus dikelola oleh Provinsi.” kata Bambang Haryo kepada wartawan, Selasa (9/10)
Politisi Gerindra ini menjelaskan  dalam UU otonomi daerah no 23 /2014, yang menjelaskan bab calster terminal,  Untuk terminal yang melayani angkutan umum Antar Kota Antar Propinsi masuk  tipe A  Antar Kota Dalam Propinsi adalah  Tipe B dan  transportasi trayek khusus dalam kota adalah tipe C.
“Angkutan yang masuk di Joyoboyo itu kan antar kota dalam propinsi,  yang dikuatkan dengan retribusi yang dipungut oleh Pemkot Surabaya, disitu ada  kendraan bison, mikrolet, bus mini, dari Mojokerto, Malang Pasuruan Sidoarjo, jadi masuk tipe C,” tegas Bambang  Haryo.
Menurut pengusaha penyebrangan kapal Feri ini,  Pemkot boleh boleh saja  mengelola namun harus melalui aturan yang sudah ditetapkan. “Boleh boleh saja dikelola kota, tapi harus ada serah terimanya dulu.  lalu lakukan kerja sama operasi (KSO) kalau nggak kan melanggar UU dan kasian Bu Risma, ini Kadishub banyak menjebak  bu Risma. kan gak bener ini namanya,” tegas nya
Sorotan keras Bambang Haryo terkait pengelolaan terminal Joyoboyo ini dinilai anggota DPR Kota Surabaya dari Fraksi Partai Nasdem Vinsensius Awey,
sebagai wakil rakyat yang kurang kerjaan,”
Awey-sapaan akrab Vinsensius Awey, mengatakan jika mengacu kepada UU 23 th 2014 tentang pemerintahan daerah, maka terminal tipe A itu dikembalikan pengelolaan ke pusat, tipe B ke Provinsi, dan tipe C ke Kota/Kabupaten.
“Yang masuk kategori tipe A itu setahuku hanya terminal Osowilangun dan Purabaya, itupun akhirnya pengelolaannya dititipkan kembali ke Pemkot Surabaya,” ucapnya.
Sedangkan untuk terminal Joyoboyo, kata Awey, kategorinya masih belum ditentukan apakah masuk kategori B atau C
“Akan berbeda jika sejak awal payung hukumnya sudah jelas, masuk kategori apa, ini tidak tertuang sama sekali, B atau C,” tegasnya.
“Pemkot dan Provinsi sudah duduk bersama dan sepakat, bahwa terminal Joyoboyo masuk kategori C, tinggal dituangkan dalam kesepakatan bersama, itu yang belum tetapi secara lisan sudah dan disposisi sudah jalan,” jelasnya.
“Lantas apa urusannya pusat cawe-cawe soal terminal B dan C, itu bukan urusan dia atau pusat, itu ranahnya provinsi, bukan pusat, tidak ada kewenangannya, kalau mereka sudah duduk bersama, nggak usah cawe-cawe lagi, kalau nggak ada kerjaan jangan cari-cari kerjaan,” tambahnya.
Pernyataan Awey ini dinilai Bambang  Bambang Haryo sebagai bentuk tidak pahamnya Awey sebagai wakil rakyat memahami aturan yang ada. ” Awey jangan asal ngomong , jangan asbun, tugas saya ngawasin jalanya UU. Kalau ada pelanggaran UU maka DPR RI Berhak untuk memberikan teguran , baik pemerintah pusat, provinsi atau pemerintah kota yang berwenang,” timpalnya
Bambang Haryo bahkan menuding Awey yang kurang kerjaan. dan menganjurkan banyak belajar tentang undang undang. “Belajar dulu tentang UU, fungsi DPR adalah fungsi legislasi pembuat UU, badgeting menyusun anggaran, pengawas jalannya UU. Saya ini juga anggota BANGGAR DRRI,
Awey kalau mau belajar tentang kemasyarakatan belajar yang baik dulu. jangan komentar kalau gak paham UU. Jangan jangan malah dia yang gak ada kerjaan, kalau Bambang Haryo tiap hari mikir rakyat,” kata Bambang  Haryo. (aca/rur)