Jakarta jadi Kota Berpolusi Udara ‘Paling Parah’ di Dunia

JAKARTA (suarakawan.com) – Pada hari Rabu, 18 Juli dan tingkat polusi udara di Jakarta sempat ada di peringkat paling tinggi dibanding negara-negara lain di dunia menurut aplikasi AirVisual yang mengumpulkan data kualitas udara di kota-kota besar di dunia. Pada hari Kamis, 19 Juli, Jakarta masih bertahan di posisi yang sama.

“Tingkat polusi ini sangat mengkhawatirkan,” kata Ketua Komite Penghapusan Bensin Bertimbal Ahmad Safrudin kepada BBC Indonesia.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia meminta pemerintah segera mengambil langkah menangani polusi udara yang tinggi. “Bukan hanya beberapa hari terakhir saja tapi tingkat polusi memang sangat tinggi sejak beberapa bulan lalu,” kata Juru Kampanye Perkotaan dan Energi WALHI Dwi Sawung.

Data polusi udara Airvisual di Jakarta diambil dari data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), serta Airnow, badan Amerika yang memonitor kualitas udara dengan alat pantau di Kedutaan Besar Amerika Serikat.

Kualitas udara dapat diukur dengan berbagai cara, salah satunya dengan mengukur berapa banyak partikel yang lebih kecil dari 10 mikrometer per meter kubik udara (atau Particulate Matter 10 yang biasa disingkat PM10).

Menurut data BMKG pada 18 Juli konsentrasi PM10 di Jakarta sempat mencapai 171 µg/m3 pada pukul 8 pagi. Jumlah ini sudah melebih ambang batas konsentrasi polusi udara yang diperbolehkan di luar ruangan, yakni 150 µg/m3.

Polusi paling tinggi pada pukul 8 pagi.
Di atas ambang batas 150 µg/m3 artinya, udara sudah tidak sehat.

Ukuran ini kemudian telah diperbarui dengan PM2,5, yang mengukur partikel berukuran lebih kecil dari 2,5 mikrometer per meter kubik (µg/m3).

Pada 19 Juli, partikel PM2,5 di Jakarta mencapai 121,56 µg/m3 pada pukul 12.00.

Nilai ini hampir dua kali dari ambang batas polusi udara PM10 yang ditetapkan sebanyak 65 µg/m3.

WHO merekomendasikan agar negara-negara menurunkan tingkat polusi udara tahunan mereka menjadi 20 µg/m3 (PM10) dan 10 µg/m3 (dalam PM2,5).

Menurut data WHO dalam siaran persnya, polusi udara adalah ancaman yang sangat berbahaya bagi masyarakat. Sekitar tujuh juta orang meninggal dunia setiap tahunnya karena terpapar partikel berbahaya dalam polusi udara.

Partikel tersebut masuk ke dalam paru-paru dan sistem kardiovaskular, menyebabkan stroke, penyakit jantung, kanker paru, dan infeksi saluran pernapasan, termasuk pneumonia.

Aplikasi AirVisual pun memperingatkan pengguna aplikasinya bahwa tingkat polusi udara di jakarta sudah mencapai tingkat “unhealthy”, tidak sehat, dan memperingatkan bahwa penduduk berisiko terkena iritasi atau masalah pernafasan.

Polusi karena kendaraan

Dwi Sawung menjelaskan bahwa pencemaran di Jakarta disebabkan karena pengendalian di sektor transportasi sangat buruk.

“Penegakan peraturan tentang standar bahan bakar dan standar kendaraan terus ditunda-tunda, dan tidak ada upaya pengurangan kendaraan bermotor,” kata dia.

Menurut Komite Penghapusan Bensin Bertimbal, kendaraan bermotor menyumbang 47 hingga 70 persen dari emisi di Jakarta, sedangkan industri hanya 22%.

“Di dalam UU 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah diatur cara-cara mengendalikan pencemaran udara, misalnya penggunaan bahan bakar bersih. tapi pemerintah tidak mampu mengendalikan Pertamina untuk menghentikan penjualan bahan bakar yang kotor,” kata Ahmad Safrudin.

Premium, Pertalite, dan solar dinilainya belum memenuhi standar bahan bakar bersih. “Misalnya kandungan belerangnya masih 200ppm, seharusnya 50ppm,” kata Ketua Komite Penghapusan Bensin Bertimbal Ahmad Safrudin.

“Selain itu, uji emisi harus ditetapkan secara ketat karena selama ini tidak pernah kongkrit dan hanya di atas kertas saja,” kata Ahmad.

Kebijakan pemerintah juga dinilai masih lebih mengutamakan kendaraan dibanding angkutan umum.

“Di Jakarta sendiri tidak ada upaya pengurangan kendaraan bermotor malah membangun jalan tol, melebarkan jalan, mengurangi tanaman,” kata Dwi Sawung.

Salah satu proyek yang dinilainya akan memperburuk kondisi udara Jakarta adalah pembangunan enam ruas jalan tol.

“Jelas menambah ruas jalan akan menaikkan jumlah kendaraan bermotor. Sudah cukup, jangan ada penambahan jalan lagi di kota Jakarta. Kalau mau membangun lebih baik membangun transportasi publik, misalnya jalan layang untuk kereta, itu tidak apa-apa,” kata dia.

Kebijakan ganjil genap juga dinilai sebagai kebijakan positif yang dapat menurunkan pencemaran udara. Syaratnya, harus diterapkan secara menyeluruh.

Saat ini peraturan kendaraan ganjil genap telah diterapkan selama beberapa saat tapi Jakarta masih ada di urutan teratas kota dengan polusi udara tertinggi.

“Saat ini kebijakannya tidak integral, sehingga orang malah mencari jalur alternatif. Seharusnya dibuat menyeluruh agar orang tidak punya jalan lain, kemudian benar-benar tidak akan pakai mobilnya dan pergi dengan angkutan umum,” kata Ahmad.

Menurut perhitungan Ahmad, peraturan ganjil genap bisa menurunkan emisi karbondioksida dari 4,75 juta sampai 7,77 juta ton dari total emosi karbon dioksida saat ini sebanyak 16,62 juta ton. “Bisa turun antara 28-46%, tergantung penegakan hukum. Makin ketat maka 46 persen makin bisa dicapai,” kata dia.

Langkah lain yang harus dilakukan pemerintah Jakarta adalah menambah ruang terbuka hijau. Menurut Walhi, ruang terbuka hijau Jakarta harusnya 30% dari luasnya, tapi saat ini hanya ada kurang dari 10%.

Memperingatkan masyarakat

Sementara menunggu pemerintah melakukan kebijakan untuk menekan polusi udara, Juru Kampanye Perkotaan dan Energi WALHI Dwi Sawung meminta pemerintah memberikan informasi kepada publik mengenai kondisi udara yang kita hirup.

“Pemerintah seharusnya mengumumkan kondisinya, dan menyarankan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, misalnya menggunakan masker atau tidak beraktivitas di luar ruangan,” kata Dwi Sawung.

Tak hanya di Jakarta, tapi peringatan ini harus menjadi standar bagi pemerintah di seluruh Indonesia. Terutama, di daerah-daerah yang memang rawan polusi udara, seperti Sumatra dan Kalimantan saat terjadi kebakaran hutan.

“Kadang itu ada di luar kekuasaan pemerintah untuk menanganinya saat itu juga, tapi setidaknya memberi tahu masyarakat itu wajib,” kata dia.

Untuk itu, WALHI tengah mengusulkan rancangan peraturan baru yang di dalamnya mencantumkan kewajiban pemerintah untuk memberi tahu masyarakat. Menurutnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki data harian, tapi tidak diumumkan ke publik.

Di Jakarta, ada beberapa pengumuman tingkat polusi udara, tapi tidak banyak.

Menurut Ahmad Safrudin, sebenarnya DKI Jakarta punya peraturan daerah yang mengatur kewajiban untuk mengumumkan peringatan dini kualitas udara. “Kalau tidak sehati apalagi berbahaya, harus ada peringatan. Tapi ini belum dilakukan,” kata Ahmad.(bbc/rur)