Izin FPI Dievaluasi, Kemendagri Pastikan Komitmen NKRI dan Pancasila

Jakarta (Suarakawan.com) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan evaluasi izin dari organisasi kemasyarakatan (Ormas) Front Pembela Islam (FPI). Evaluasi dilakukan terkait komitmen Ormas FPI pada NKRI dan Pancasila.

“Infonya sudah diajukan lewat Dirjen Polpum (Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri). Sekarang sedang diurus oleh Dirjen Polpum. Sedang dievaluasi dulu,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, Senin (24/6/2019).

Tjahjo mengaku sudah membentuk tim untuk menangani pengurusan perpanjangan izin ormas. Namun tim itu disebut Tjahjo tidak hanya dibentuk untuk FPI saja.

“Tidak hanya FPI. Tapi semua ormas yang memerlukan SKT (Surat Keterangan Terdaftar), karena ada ormas yang mendaftarkan diri di Kemenkum HAM ada, ada yang mendaftarkannya cukup di akta notaris juga ada, ada juga yang mengajukan SKT ke Kemendagri,” katanya.

Setiap ormas yang mengajukan perpanjangan izin disebut Tjahjo pasti ditinjau kembali oleh Kemendagri. Salah satu yang ditinjau, lanjut Tjahjo, adalah terkait komitmen ormas terhadap NKRI dan Pancasila.

“Setidaknya yang lewat SKT (Surat Keterangan Terdaftar) itu setiap pengajuan kembali akan kita nilai, kita telaah, kita pelajari dulu AD/ART yang terbaru bagaimana, komitmen terhadap NKRI dan Pancasila, itu yang dilihat,” katanya.

Dia pun mengatakan setiap keputusan baik disetujui atau tidaknya perpanjangan masa izin ormas tersebut, akan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. “Maka ormas yang baik, ormas yang tidak menimbulkan pro kontra, ada kemaslahatan bagi masyarakat dan bangsa,” imbuhnya.

Sebelumnya, FPI mengklaim semua syarat perpanjangan SKT sudah diajukan. Oleh sebab itu, FPI menyebutkan tak ada alasan untuk menolaknya.

“Semuanya sudah dilengkapi, jadi tidak ada alasan untuk menolak,” kata Ketua Bantuan Hukum FPI, Sugito Atmo Prawiro.(dtc/ziz)

kemendagri

Related Post