Interpelasi Bank Jatim, Fraksi Demokrat Siap Pasang Badan Bantu Khofifah

?

SURABAYA (Suarakawan.com) – Perbedaan pendapat di internal Komisi C DPRD Jatim terkait hasil RUPS Bank Jatim dan kelanjutan spin off Bank Jatim Syariah hingga berencana mengajukan interpelasi kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa selaku pemegang saham mayoritas Bank Jatim, nampaknya menyulut fraksi-fraksi di DPRD Jatim untuk pasang badan.

Di antara fraksi yang siap menggagalkan interpelasi kepada gubernur perempuan pertama di Jatim adalah Fraksi Partai Demokrat. Anggota FPD DPRD Jatim Renville Antiono mengaku siap psang badan jika ada keinginan untuk menggunakan hak interpelasi terhadap Gubernur Khofifah terkait tudingan pelanggaran Perda BUMD.

Menurut wakil ketua Komisi C DPRD Jatim ini pihaknya akan all out untuk menolak interpelasi karena tidak memiliki dasar dan alasan yang relevan. Terlebih program Bank Jatim Syariah itu masuk pada organ BUMD dan telah disampaikan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) bahwa OJK memiliki peraturan-peraturan tertentu.

“Berdasarkan Pasal 7 UU No 21 tahun 2011 tentang OJK dijelaskan bahwa perijinan mengenai pendirian maupun persetujuan rencana perusahaan termasuk susunan direksi dan komisaris itu perijinannya dikeluarkan oleh OJK,” ungkap pria yang juga sekretaris DPD Demokrat Jatim ini saat dikonfirmasi Selasa (9/7).

Lebih jauh Renville menegaskan bahwa susunan 7 direksi dan 6 komisaris Bank Jatim itu sudah dikonsultasikan ke pihak OJK. “OJK juga tidak mempermasalahkan jika jumlah direksi dan komisaris Bank Jatim lebih dari 5 orang sesuai amanat PP No.54 tahun 2017 tentang BUMD,” dalihnya.

Pertimbangan lainnya, Biro Hukum Pusat juga tidak mempermasalahkan karena sudah melakukan kajian sebelum adanya masalah Bank Jatim ini muncul. Bahkan sebagai yurispredensi Bank Jabar juga memiliki 7 direksi dan 7 komisaris yang diajukan setelah PP 54/2017 keluar dan mulai diberlakukan pada 2019 ini.

“Jumlah direksi dan komisaris yang banyak itu memang dibutuhkan mengingat omset dari Bank Jatim saat ini sudah melebihi dari 70 triliun. Sehingga dibutuhkan direksi yang akan membawahi beberapa bidang yang cukup kompleks untuk dijalankan secara professional,” beber Renville Antonio.

Sedangkan menyangkut Bank Jatim Syariah, lanjut Renville, Bank Jatim juga telah membuat surat kepada OJK untuk meminta penundaan pengusulan susunan direksi dan komisaris Bank Jatim Syariah.

”Kami akan undang Bank Jatim kenapa bisa dilakukan penundaan. Dana Rp 200 miliar untuk disetorkan ke OJK ternyata sampai sekarang belum masuk. Saya sudah minta kalau belum disetor harusnya dikembalikan dulu ke APBD supaya bisa digunakan untuk mendukung program lain nawa bhakti satya,” imbuhnya.(aca)

Related Post