Indonesia Pasca Jokowi, Supply Side Economist (1)

Tidak ada komentar 134 views

Sri Bintang Pamungkas

Oleh: Sri-Bintang Pamungkas

Pada awal 1980an ketika harga minyak bumi dunia naik dari 3 Dpb (Dollar per barrel) menjadi 10 Dpb AS dan negara-negara Barat pengimpor minyak bumi merasakan itu sebagai musibah luar biasa…. Minyak adalah sumber utama produksi output nasional. Tanpa minyak, mereka ketakutan produksi tidak naik cukup besar, dan perekonomian akan stagnan tanpa pertumbuhan. Padahal penduduk bertambah, aspirasi konsumen meningkat dan kesejahteraan pun harus pula menjadi lebih baik.

Pergerakan Sisi Permintaan _(demand side)_ yang tidak diikuti oleh pergerakan Sisi Penyediaan _(supply side)_ Barang dan Jasa ini akan mengakibatkan kenaikan harga dan tergerusnya daya beli, yang bisa berubah menjadi depresi ekonomi yang mengakibatkan pengangguran.

Dalam kenyataannya hal itu terjadi di AS bersamaan dengan terpilihnya Ronald Reagan menggantikan Jimmy Carter yang tersandung oleh Skandal Penyanderaan Staf Kedutaan Besar AS di Teheran pasca Revolusi Iran.

Sebelumnya, para ekonom AS dan Eropa berkumpul membentuk apa yang.kemudian disebut _Supply Side Economist_ untuk melakukan berbagai upaya menanggulangi kelangkaan minyak akibat naiknya harga minyak dunia. Amerika Serikat sebenarnya tidak perlu terlalu khawatir, sebab AS sendiri adalah Negara penghasil minyak… Tapi itu dipakainya sebagai persediaan untuk Ketahanan Energi menghadapi situasi yang lebih buruk, seperti perang.

Kerja keras para ekonom itu tidak sia-sia… Berbagai riset mereka menghasilkan banyak terobosan untuk menghasilkan ratusan produk-produk olahan baru dan sumber-sumber energi baru… Antara lain, para ilmuwan menemukan teknik mengolah bebatuan menjadi bahan tekstil, dan sumber bebatuan _shales_ dalam jumlah banyak yang mengandung bahan minyak. Pada saatnya kemudian, produksi minyak dari _oil shales_ ini bisa membuat turunnya harga minyak bumi dari 100 Dpb menjadi 50 Dpb pada periode 2010an.

Sedang Reagan sendiri, selain melawan Negara-negara OPEC pengekspor minyak dengan cara halus dan kasar, segera menerapkan kebijakan Pemotongan Pajak. Dengan kebijakan pengurangan biaya itu, para Produsen diberi napas dan kelonggaran sehingga bisa memproduksi lebih banyak tanpa harus menambah pengangguran tenaga kerja yang berlebihan.

Demikian pula kebijakan _Tax Cut_ tersebut membuat rakyat AS bisa bernapas untuk tetap bisa hidup dengan.lumayan. Dengan kebijakan Reagan, yang juga dikenal dengan _supply side economic policy_, perekonomian AS berangsur pulih…

Bandingkan ini dengan apa yang dilakukan Sri Mul, ketika menghadapi defisit APBN… selama 3-4 tahun terakhir berturut-turut. Dia memaksakan menambah beban rakyat yang sudah sekarat dengan menghilangkan berbagai subsidi, menaikkan pajak, Dana Pensiun dan lain-lain, sehingga harga BBM, TDL dan harga-harga naik… yang berakibat tambahnya kesengsaraan rakyat. Mungkin kenaikan harga pangan bisa teredam, akibat impor yang menyebabkan neraca perdagangan defisit…

Bagi Sri Mul, yang penting target Proyek-proyek infrastruktur Jokowi tercapai, meskipun dalam kenyataannya banyak yang mangkrak juga… Proyek-proyek mana nyatanya tidak terlalu berpengaruh terhadap peningkatan produksi dan lapangan kerja, serta pengurangan kemiskinan, seperti Kereta Api Cepat, Reklamasi dan Meikarta. Sekalipun dua proyek trilyunan terakhir tersebut adalah milik swasta, tapi justru proyek-proyek macam itulah yang telah berhasil menyedot dana pajak yang seharusnya disetor kepada Pemerintah.

Banyak yang tidak tahu, bahwa tidak kurang dari 100 juta rakyat Indonesia yang masih tergolong miskin…. Sebagian besar dari mereka adalah penganggur terbuka dan terselubung.

Tentang _supply side_ atau Sisi Penyediaan ini menjadi sangat penting mendapat perhatian, karena hampir tidak pernah ada kebijakan pemerintah yang menyentuhnya…

Jumlah penduduk yang sudah melebihi 1/4 miliar, terbesar ke 4 sesudah RRC, India dan AS, serta dengan pertumbuhannya yang masih cukup besar… Pertumbuhan penduduk ini dengan sendirinya menggerakkan terus-menerus Sisi Permintaan Agregat.

Bayangkan saja kalau setiap tahun lahir 5 juta insan baru, berapa banyak susu dan pabrik susu harus didirikan… lalu Sandang, Papan Pangan… Sekolah, Rumah Sakit… Guru-guru dan Dokter-dokternya… Dan kalau Sisi Penyediaan Agregat tidak bisa mengikuti pertumbuhan permintaan itu, maka tidak saja harga barang-barang dan jasa yang naik, daya beli yang tergerus…, tapi juga jurang kemiskinan yang menganga semakin.lebar!

Apa yang dilakukan Sri Mul dan para Ekonom Rezim-rezim selama ini…?! Mereka membiarkan minyak bumi dan gas alam serta air kita dikuasai Asing dan Aseng… serta membiarkan kekayaan alam kita yang lain tidak terolah… Bahkan hanya menjualnya dalam bentuk bahan-bahan galian mentah dengan harga murah… Dan Sri Mul sibuk membikin yang mereka sebut “infrastruktur” hasil utangan dari RRC… Apa infrastruktur tidak penting?! Oh, penting… penting sekali! Tapi ada yang lebih penting dan mendesak… ada prioritas… agar perekonomian tidak semakin rusak seperti Krisis 97/98… Apalagi infrastruktur itu dibiayai dengan Utang Luar Negeri!

Proyek-proyek infrastruktur yang dibela mati-matian oleh Jokowi ini sama-sama tidak produktifnya mirip seperti Proyek-proyek Mercusuar di jaman Bung Karno… Dana banyak keluar, tapi tidak _quick yielding_, atau bahkan tanpa output samasekali. Akibatnya berpotensi inflatoir… Inflasi di jaman Soekarno terakhir mencai 600%… Hal itu bisa terjadi sekarang kalau pembangunan terus dilakukan sembarangan, meningkatkan permintaan _(demand)_ tanpa menghasilkan penyediaan _(supply)_ yang sepadan..

Kalaulah inflasi tidak terjadi pada pangan khususnya dewasa ini, karena penyediaannya dilakukan melalui impor… Tapi, itu menambah semakin besarnya _trade deficit!_ Itu pun kalau persediaan devisanya mencukupi.