Gagal Jaga Stabilitas Harga Komiditas, Komisi B Minta Gubernur Jatim Evaluasi Kinerja Distan

SURABAYA (Suarakawan.com) – Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim merilis kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) Jatim bulan Mei 2019 naik 1,06 persen dari 106,52 menjadi 107,66. Minimnya jumlah kenaikan NTP itu mendapat sorotan DPRD Jatim, mengingat alokasi anggaran yang dikucurkan Pemprov Jatim pada tahun 2018 cukup besar yakni Rp.229 miliar.

Ketua Komisi B DPRD Jatim Ahmad Firdaus Febrianto menilai, Pemprov Jatim, khususnya Dinas Pertanian Jatim dinilai gagal menjaga stabiitas harga komoditas pertanian. Akibatnya, kenaikan NTP hanya mencapai 1,06 persen tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

Di contohkan Firdaus, harga lombok beberapa waktu lalu menurun dan harga buah naga yang sempat hancur. Tapi memasuki puncak kemarau justru harga cabe rawit naik hingga 100 persen. “Kenapa Pemprov Jatim tidak bisa melakukan pemetaan sehingga kasus seperti ini berulang hampir setiap tahun,” kata politisi Partai Gerindra, Kamis (18/7).

Firdaus berharap agar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa melakukan evaluasi terhadap kinerja bawahannya tersebut. Tujuannya supaya kejadian tersebut tidak terulang pada musim tanam dan musim panen tahun depan. “Kalau saya menilai memang perlu dievaluasi. Kenapa anggaran besar hasilnya hanya seperti ini. Misalkan saat musim tanam maka Distan harus melakukan pemetaan di lapangan. Jangan sampai tandur (menanam) tandur semua, terus panen melimpah dan harga jatuh. Itu sering terjadi pada holtikultura,” ungkapnya.

Ia juga meminta agar Gubernur Khofifah memerintahkan pegawai Distan Jatim turun ke lapangan, untuk membuat pemetaan pertanian secara menyeluruh. Sehingga, nilai NTP 2019 mendatang bisa dikerek lebih signifikan, agar dapat mengurangi jumlah kemiskinan di Jatim. “Kalau saya menilai masih kurang pemetaan kan harus ada seluruh Jatim. Ini masih dalam proses, kalau memang mau mewujudkan itu maka harus diperbaiki,” tambah politisi asali Lamongan.

Dengan anggaran yang cukup besar, lanjut Firdaus seharusnya NTP petani jangan cuma naik satu digit. Ironisnya lagi, pengadaan alat mesin pertanian (alsitan) yang diberikan kepada kelompok petani terkesan mubadzir sebab para petani justru enggan menggunakan bantuan mesin pertanian dari pemerintah karena kesulitan mengoperasionalkan. “Peningkatan kemampuan operasional alat-alat pertanian harus ditingkatkan, karena itu merupakan kebutuhan petani di lapangan,” pungkasnya. (aca)

Related Post