Fraksi PAN Protes Penghasilannya Menjadi Anggota DPRD Jatim Kena Potongan PPH 10 Persen

20 views

SURABAYA (Suarakawan.com) – Ketua Fraksi PAN DPRD Jatim Basuki Babussalam bikin ulah dalam rapat paripurna tentang penetapan pimpinan definitif DPRD Jatim, Senin (16/9/2019). Pasalnya, politisi senior PAN itu melakukan blunder melakukan interupsi paripurna hanya untuk membahas masalah yang harusnya bisa diselesaikan lewat pimpinan fraksi, pimpinan dewan dan sekretaris DPRD Jatim.

Dalam interupsinya, Basuki meminta kepada pimpinan DPRD Jatim supaya mengkaji ulang penerapan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan anggota DPRD Jatim karena prosentasenya terlalu besar. Bahkan dalam sebulan nilainya bisa diatas Rp.10 juta.

“Anggaran DPRD Jatim secara global khan sudah dikenakan PPh 10 persen, tapi tiap anggota Dewan juga masih dikenakan lagi PPh 10 Persen. Apa tidak dobel, harusnya ya tidak sebesar itu,” kata Basuki Babussalam disaksikan seluruh anggota DPRD Jatim yang ikut hadir paripurna.

Sontak, interupsi Basuki itu memicu reakdi dari anggota DPRD Jatim yang lain karena dinilai kurang pantas dibahas dalam forum terbuka seperti rapat paripurna. Bahkan anggota Fraksi Partai Golkar H Hasan Irsyad meminta kepada pimpinan DPRD Jatim supaya tidak usah menanggapi interupsi tersebut.

“Persoalan itu tidak sepatutnya dibahas dalam paripurna, karena itu saya minta pimpinan DPRD Jatim melanjutkan saja agenda paripurna DPRD Jatim,” pinta mantan ketua Komisi A DPRD Jatim.

Senada, ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak menegaskan bahwa apa yang disampaikan Basuki Babussalam itu kurang tepat karena harusnya cukup disampaikan lewat pimpinan dan sekretaris DPRD Jatim buka melalui forum terbuk seperti rapat paripurna.

“Harusnya malu, membahas masalah keberatan pemungutan pajak penghasilan anggota dewan di paripurna karena itu bisa membikin rakyat tidak simpati kepada kita. Sebab masyarakat melihat besaran gaji anggota dewan saja sudah banyak yang kurang simpatik,” jelas Sahat Tua Simanjuntak.

Ia mengakui fasilitas untuk menunjang tugas anggota DPRD yang diberikan negara sudah cukup banyak. Namun di sisi lain masih banyak rakyat Jatim yang hidup dalam garis kemiskinan. “Kalau gaji sudah besar masih protes dengan potongan pajak penghasilan itu khan kurang tepat. Saya bisa pahami materi yang disampaikan tapi waktu dan tempatnya kurang tepat,” tegas wakil ketua DPRD Jatim ini.

Terpisah, dr Agung Mulyono anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim juga menyayangkan atas sikap koleganya dari Fraksi PAN lantaran isi materi yang disampaikan dalam interupsi saat paripurna dinilai kurang patut sebab hal itu sangat sensitif jika didengar masyarakat. “Itu khan sudah diatur dalam ketentuan aturan perundang-undangan dan berlaku umum kepada siapa saja yang menerima atau menggunakan uang rakyat,” ujar politisi asal Banyuwangi.

Ketua DPRD Jatim, Kusnadi juga menegaskan bahwa potongan pajak penghasilan anggota dewan itu merupakan amanat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Artinya, kalau ada yang keberatan untuk mengubah aturan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat. (aca)

Posting Terkait