Fraksi Golkar Jatim Berharap APBD 2019 Bisa Cover PTT/GTT

SURABAYA (Suarakawan.com) – Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur meminta agar pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan penambahan bantuan tunjangan Kesejahteraan untuk Guru Tidak tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang ada di lembaga pendidikan tingkat SMA/SMK di wilayah Jawa Timur dalam RAPBD Jawa Timut Tahun Anggaran 2019.

Ketua FPG DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjutak mengakuai pasca peralihan kewenangan SMA/SMK diambilalih Provinsi masih ada 21.574 GTT/PTT di Jatim yang belum mendapatkan tunjangan kesejahteraan yang layak karena gaji yang mereka dapat masih dibawah UMK.

“Kami mengapresiasi pemprov Jatim yang sudah menganggarkan 9 ribu GTT/PTT di APBD 2018. Tapi kami juga berharap masih ada 21 rribu GTT/PTT lain yang belum tercover bisa dialokasikan dalam APBD 2019 mendatang,” pinta anggota Komisi C DPRD Jatim ditemui d ruang Fraksi Golkar Jatim, Selasa (30/10).

Ia juga telah mengintruksikan kepada anggota FPG yang ada di komisi E maupun badan anggaran DPRD Jatim untuk memperjuangkan anggaran untuk ke 21.574 GTT/PTT di Jatim bisa tercover semua di RAPBD Jatim 2019. Berdasarkan laporan, kata Sahat, bantuan honor atau gaji dari kabupaten/kota hanya Rp.250.000 perbulan, maka dengan bantuann APBD Jatim bisa naik kisaran Rp.750. 000 perbulan.

“APBD Pemprov Jatim memang tidak bisa mengacover keseluruhan kebutuhan dasar GTT/PTT. Tetapi paling tidak dengan bantuan dari pemprov Jatim bisa membuat peningkatan kesejahteraan bagi GTT/PTT tersebut,” beber sekretaris DPD Partai Golkar Jatim ini.

Senada, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Heri Sugiono menambahkan bahwa komisi E terus berusaha agar anggaran untuk 21 ribu GTT/PTT di lingkungan di Dinas Pendidikan bisa tercover semua di APBD 2019. Oleh karena itu pihaknya meminta kepada tim anggaran baik Pemprov dan DPRD Jatim bisa memberikan tambahan buat tunjangan GTT/PTT dalam APBD Jatim 2019 mendatang.

Politisi asal Partai Golkar ini mengakui GTT dan PTT di berbagai daerah hingga skala nasional sudah banyak yang menuntut agar segera dilantik menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN). Sebab mereka sudah puluhan tahun mengabdi tapi rata-rata usianya sudah tidak memungkinkan dilantik menjadi CPNS.

“Mungkin dengan peningkatan kesejahteraan GTT/PTT setara dengan UMK bisa menjadi solusi. Persoalan ini juga perlu sharring anggaran dengan kabupaten/kota sebab lokasi mereka bekerja ada di kabupaten/kota,” pungkas Heri Soegiono. (aca/rur)