FPAN DPRD Jatim Dorong Adanya Museum dan Pusat Budaya di Ibu Kota Provinsi

41 views

 

SURABAYA (Suarakawan.com) – Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPRD Jawa Timur mendorong pemerintah propinsi membangun museum dan pusat kebudayaan di ibu kota propinsi. Pasalnya, hampir semua kota besar dunia, selalu menyediakan ruang publik untuk menjaga identitas peradaban dan kebudayaan daerahnya.

A Basuki Babussalam Ketua F-PAN DPRD Jatim mencontohkan, di New York ada The Metropolitan Museum of Art New York, lalu di Sydney ada Gedung Opera di Sydney, kemudian di London ada British Museum, Paris dengan Louvre, bahkan Vietnam punya museum peninggalan perang Vietnam.

“Semua memiliki museum itu sekaligus menjadi pusat kebudayaan yang berfungsi sebagai penjaga nilai peradaban. Posisinya di jantung kota,” ujar anggota Komisi E DPRD Jatim, Kamis (7/11)

Di tegaskan Basuki, Jatim sebagai provinsi besar dan memiliki warisan sejarah hebat mulai dari era kearajaan Daha, Kanjuruhan, Singasari hingga Majapahit harusnya memiliki ruang publik yang dikonsep sebagai penjaga nilai peradaban aslinya.

“Harapannya, di tengah teror budaya melalui media sosial dan narkotika, ruang-ruang ini diharapkan mampu menjadi penyeimbang dalam menyebarkan nilai-nilai kebaikan kearifan lokal,” dalih Sekretaris DPW PAN ini.

Ia mengaku prihatin, dengan ketiadaan simbul budaya dan peradaban kota yang tidak dimiliki Surabaya sebagai ibu kota propinsi. “Kalau kita berkunjung ke kota-kota besar dunia, selalu ada area budaya yang bisa menjadi simbul peradaban kota. Nah, Jatim nggak punya. Karena itu wajar orang bingung mau ngapain kalau berkunjung ke ibu kota provinsi Jatim. Padahal potensi pariwisata dan penjagaan nilai luhur budayanya begitu luar biasa.” Tambah Basuki.

Pemerintah juga harus bisa menjadi fasilitator peradaban kota. Ketika masyarakat sudah sesak hidup di kampung-kampung yang relatif minim nilai gotong royong, sosial dan budaya, harusnya pemerintah memfasilitasi. Coba cermati, berapa ratus ribu anak muda yang tidak memiliki pergaulan sosial karena tidak ada ruang publik di lingkungannya.

“Untuk itu pemerintah harus hadir menyediakan kebutuhan itu. Apapun kebersamaan, sikap toleran dan gotong royong adalah warisan budaya yang menjadi benteng ketahanan nasional kita,” tegas Basuki Babussalam.

Soal lokasi museum dan ruang publik, Basuki menyerahkan sepenuhnya pada kebijakan pemerintah. “Ruang publik itu harus bisa menjadi pusat peradaban. Karena itu harus di poros pusat kota. Saya yakin pemerintah provinsi punya aset yang bisa diatur. Dari pada nganggur dan tidak maksimal, sudah saatnya memikirkan kekayaan milik pemerintah Jatim dimanfaatkan untuk kebahagiaan masyarakat Jatim,” imbuhnya.

Terkait dengan potensi yang ada saat ini, Basuki menilai potensi ruang publik milik pemerintah propinsi di Jatim tidak jelas konsepnya. “Ada meseum Mpu Tantular nyelempit di Sidoarjo. Perpustakaan propinsi minggir di Bratang. Masjid Agung minggir di Karah. Kita punya area pertunjukan di Candra Wilwatikta di Pandaan. Sehingga tidak bisa menciptakan kesatuan resonansi yang kuat untuk menjadi ruang publik yang sesungguhnya,” Tambah Basuki.

Basuki mendorong melalui pembahasan R-APBD Jatim 2020 ini mulai lahir konsep ruang publik pemerintah propinsi yang jelas. Skalanya besar dan mampu menampung banyak potensi yang ada. Dan yang paling utama harus gratis.

“Jangan sampai sekedar mau pentas saja, tidak jadi karena harus membayar seperti di gedung Cak Durasim. Orang niatnya baik, karena kebijakan pemerintah, jadi tidak bisa berkarya karena kebijakan yang ada,” pungkas Basuki aktivis seni dan budaya Jatim ini. (Aca)

Posting Terkait