DPRD Sesalkan Jatim Belum Miliki Perda Tentang Pertambangan

SURABAYA (Suarakawan.com) – Kendati wilayah Jawa Timur memiliki potensi pertambangan yang melimpah, namun patut disayangkan hingga saat ini provinsi ujung timur Pulau Jawa tersebut belum memiliki payung hukum berupa peraturan daerah (Perda) yang khusus menangani ijin usaha pertambangan.

Akibatnya, persoalan yang dipicu oleh pertambangan di berbagai daerah kerap terjadi. Bahkan tak sedikit menelan korban jiwa karena tidak adanya peraturan yang jelas sehingga para pihak yang berseteru kerap menghalalkan berbagai cara untuk kepentingan usaha pertambangannya.

Artono anggota Komisi D DPRD Jatim juga menyayangkan kendati UU No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sudah mengamanatkan Provinsi diberi kewenangan mengurus ijin usaha pertambangan. Namun Pemprov Jatim tak kunjung merealisasikan Perda tentang ijin usaha pertambangan.

“Harusnya 2 tahun setelah Undang-Undang itu diberlakukan pemerintah daerah membikin aturan turunan berupa Perda. Tapi di Jatim hingga 5 tahun berlalu tak kunjung direaisasikan,” sindir politisi asal Fraksi PKS DPRD Jatim, Rabu (14/8).

Ia mengakui sebelum ijin usaha pertambangan diambilalih Provinsi, Pemkab dan Pemkot di Jatim telah memiliki peraturan sendiri dan cenderung tidak sama. Karena itu keberadaan Perda Jatim tentang ijin usaha pertambangan mutlak diperlukan supaya ada singkronisasi dengan peraturan-peraturan yang ada di kabupaten/kota.

“Dalam properda yang masuk di Baperda DPRD Jatim sebenarnya sudah ada. Tapi baik pihak eksekutif maupun legislatif sama sekali tak ada inisiatif untuk membahas Raperda Ijin Usaha Pertambangan di Jatim sehingga tak kunjung terealisasi,” tegas Artono.

Vokalis Komisi D DPRD Jatim itu menduga, penyebab malasnya eksekutif dan legislatif membahasa Raperda Ijin Usaha Pertambangan di Jatim lantaran Gubernur Jatim sudah membuat Pergub Jatim tentang ijin usaha pertambangan sebagai aturan teknisnya.

“Saya kira Pergub Jatim belum cukup mengakomodir seluruh persoalan pertambangan di Jatim. Karena itu kami akan mendesak supaya Raperda ijin usaha pertambangan diprioritaskan dalam Properda tahun 2020 mendatang,” harap Artono. (aca)

featured

Related Post