DPRD Jatim Minta Dinkes Perbaiki Dan Evaluasi Penanganan Anggaran Gizi Buruk

99 views

SURABAYA (Suarakawan.com) – Dinas Kesehatan Provinsi Jatim diminta transparan dalam menyajikan data terkait stunting di Jatim. Penyerapan anggaran terkait penanganan gizi buruk di jatim termasuk stunting yang rendah sampai saat ini semakin membuktikan Dinas kesehatan tidak menyajikan data yang benar terkait stunting dan gizi buruk tersebut.

“Serapan yang rendah sampai dengam triwulan ketiga dalam anggaran 2019 ini semakin membuktikan data yang di sajikan tidak transparan dan tekesan ada yang ditutup tutupi,” ujar Mathur Husyairi anggota DPRD Jatim dari partai Bulan Bintang.

Dinas yang di komandani dr Kohar Hari Santoso ini menurut Mathur harus segera dilakukan evaluasi mengingat data yang disajikan terkait gizi buruk dan Stunting diyakini tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi dilapangan.

Seharusnya hal ini tidak perlu terjadi bila data yang dimiliki oleh dinas kesehatan terupdate dan dilakukan dengan transparan. “Jangan seperti saat ini kondisinya tidak transparan. Berapa jumlah pasti stunting dan gizi buruk di Jatim. Yang imbasnya dana yang telah dialokasikan untuk penanganan hal itu tidak terserap dengan baik,” ungkapnya.

“Saya melihat pihak Dinkes dalam menyusun anggaran penanganan gizi buruk dan stunting terkesan ngawur. Serapan anggarannya yang rendah lalu bisa menyusun anggaran untuk penanganan gizi buruk tentunya atas dasar apa mereka menyusun. Ini jelas sekali mereka ngawur,” lanjutnya.

Dijelaskan politisi asal Madura ini, untuk menyusun anggaran tentunya ada evaluasi sebelumnya. “Seharusnya sebelum menyusun anggaran, Dinas Kesehatan Jatim mengevaluasi program yang dijalankan. Ada evaluasi dan monitoring program yang dijalankan sebelumnya. Inii kelihatannya tidak dilakukan,” pungkasnya.

Sebelumnya persoalan ini juga di ungkap ketua sementara DPRD Jatim Kusnadi. Dimana temuan dilapangan, banyak Kota Kabupaten yang ternyata data stunting dan gizi buruknya tidak tetcover oleh dinas kesehatan propinsi Jatim.

“Saya beberapa waktu lalu juga ngobrol dengan pemerintah di kabupaten Malang. Selama ini kita tidak mendengar stunting di Kabupaten Malang. Tetapi angka stuntingnya disitu tinggi, kenapa data itu tidak ada, karena memang ditutup tutupi,” kata Kusnadi saat itu. (aca)

Posting Terkait